TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pasca dicanangkan proyek kereta cepat Jakarta -Bandung beberapa waktu lalu, masukan dari berbagai pihak kemudian bermunculan. Baik yang pro maupun yang kontra.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) seakan ingin menjawab berbagai masukan, maupun kritikan yang ada melalui akun twitternnya @jokowi.

"Kereta cepat Jakarta-Bandung adalah bagian dari rencana besar kita menghubungkan kota-kota besar di Jawa dan luar Jawa -Jkw," tulis Jokowi, Kamis pagi, (28/1/2016).

"Kereta api masa depan transportasi massal kita. Kota-kota yang padat penduduknya harus sudah menggunakan moda transportasi ini -Jkw, " kata Jokowi lagi.

Beberapa waktu lalu, politikus PDI Perjuangan Tubagus (TB) Hasanuddin menyatakan perlunya pemerintah meninjau kembali rencana kereta cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung.

Menurut Hasanuddin, pyang akan menggusur komplek strategis Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma ini, harus dipertimbangkan ulang.

Dikatakan, Lanud Halim Perdanakusuma, di dalamnya terdapat fasilitas pangkalan aju squadron tempur TNI AU.

Termasuk, squadron angkut berat serta squadron angkut VVIP. Selain itu, Pesawat Kepresidenan yang kesemuanya merupakan obyek vital dalam sistim pertahanan wilayah Ibu Kota Republik Indonesia.

"Squadron tempur dan juga Squadron Angkut dengan pangkalannya tak dapat dipisahkan dari sistim pertahanan terpadu baik dengan kekuatan TNI AD, TNI AL maupun komponen-komponen pertahanan lainnya," ujarnya,

Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden, Johan Budi SP, beberapa waktu lalu juga sudah memastikan, Presiden Jokowi akan melakukan evaluasi secara berkala terkait proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menurut Johan, evaluasi itu juga berkaitan dengan munculnya kritik dari masyarakat dan beberapa anggota DPR mengenai izin kereta cepat tersebut.

"Tentu ada evaluasi secara terus-menerus yang akan dilakukan Presiden. Nanti akan ada rapat berkaitan dengan soal itu," kata Johan.

Kementerian Perhubungan mengembalikan dokumen kereta cepat Jakarta-Bandung lantaran berbahasa China. Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo, hal itu merupakan bukti bahwa PT kereta cepat Indonesia China (KCIC) tidak siap menggarap proyek KA cepat . "Iya enggak siap itu (PT KCIC)," ujar Agus seperti dikutip dari kompas.com.

Dia yakin,  Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak akan mengeluarkan izin pembangunan KA cepat bila PT kereta cepat Indonesia China (KCIC) tidak bisa memenuhi persyaratan.

Proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung ditengarai juga belum memiliki uji analisis dampak lingkungan menyeluruh.

Kereta api cepat Jakarta-Bandung ini menggunakan tipe CRH 380A asal Tiongkok, yang mempu menganggkut hingga 580 penumpang. Karena canggihnya teknologi yang digunakan, kereta ini dikendalikan otomatis tanpa masinis.

Pemerhati lingkungan menyebut Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) proyek yang didanai Tiongkok itu dikerjakan "asal-asalan".

"Ada proses komunikasi yang tidak terbuka,tidak transparan mengenai pembangunan kereta cepat. Wajar publik menilainya sebagai akal-akalan sebagian pihak yang terlalu memaksakan kehendaknya untuk menggegolkan proyek ini," kata Ari Junaedi, pengamat komunikasi dari Universitas Indonesia (UI).