Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

''Kalau Cuma Menteri Ditolak Masih Mending, Ini Presiden Loh''

Setelah diresmikan, berbagai polemik justru muncul

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in ''Kalau Cuma Menteri Ditolak Masih Mending, Ini Presiden Loh''
TRIBUN JABAR/BUKBIS CANDRA ISMET BEY
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandatangani batu prasasti saat peletakan batu pertama pembangunan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta di Desa Mandalasar, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (21/1/2016). Proyek kereta cepat Bandung-Jakarta merupakan hasil kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok tersebut direncakanan selesai pada tahun 2018 dan diharapkan bisa beroprasi pada awal 2019. TRIBUN JABAR/BUKBIS CANDRA ISMET BEY 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking atau upacara meresmikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai terburu-buru.

Setelah diresmikan, berbagai polemik justru muncul terkait proyek yang dikerjakan oleh konsorsium BUMN Indonesia dan China yang tergabung dalam PT PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"Kalau yang melakukan groundbreaking, meresmikan proyek, cuma sekelas menteri lalu ditolak rakyat itu masih mending. Ini Presiden loh, pemimpin negeri ini. Wibawa negara jatuh, rakyat semakin hilang kepercayaan, ditinggalkan. Artinya Jokowi tidak becus memimpin," kata Ketua Umum Gerakan Cinta Tanah Air Persatuan Nasionalis Indonesia (Getar PNI), Syamsuddin Anggir Monde, Sabtu (30/1/2016).

Polemik yang muncul antara lain, belum dikeluarkannya izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan.

Belakangan, diketahui pula bahwa kereta api cepat Jakarta-Bandung menelan biaya jauh lebih mahal ketimbang proyek serupa di Iran.

Pembangunan kereta cepat di Indonesia dengan jarak 150 kilometer menelan dana hingga 5,5 miliar dollar AS.

Sementara pembangunan kereta cepat di Iran dengan jarak 400 kilometer hanya membutuhkan dana 2,73 miliar dollar.

Berita Rekomendasi

Padahal, kedua proyek kereta cepat itu sama-sama bekerjasama dengan China Railway International.

Pihak kedutaan besar China di Jakarta pun harus memberi penjelasan tentang hal itu.

Menurut Syamsuddin, berbagai polemik yang timbul menandakan hilangnya kepercayaan rakyat pada Presiden Joko Widodo, termasuk pemerintahan secara menyeluruh.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo harusnya lebih teliti dalam memperhitungkan untung rugi sebuah proyek agar publik dapat menerimanya dengan baik.

Ia menambahkan, sudah kesekian kali Presiden Jokowi menunjukkan sifat seorang pemimpin yang tidak teliti dan cermat.

"Dulu keliru menandatangani peraturan presiden menaikkan uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara, salah menyebut tempat kelahiran Bung Karno, bisa jadi proyek kereta cepat ini asal tandatangan dan groundbreaking saja," ucapnya.(Ihsanuddin)

Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas