Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso mengaku telah berbicara dengan Presiden Joko Widodo terkait oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang masuk dalam jaringan narkoba.

Ia menyatakan hal itu harus mendapatkan tindakan tegas.

"Bila kita dihambat, maka kita akan tindak tegas petugas Lapas," kata Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Buwas mengatakan pihaknya sedang berkomunikasi dengan pihak Kemenkumham untuk menyempurnakan standar operational prosedur (SOP) di Lapas.

"Dari data kami di BNN, seandainya peredaran kita tangani, sebenarnya sudah mengurangi 50 persen peredaran narkoba. Itu kenyataan yang ada penanganan serius di lapas," tutur Jenderal Bintang Tiga itu.

Buwas mengakui pelaksanaan penggerebekan di Lapas masih menemui hambatan meski sudah ada kesepakatan (MoU) antara BNN, Menkumham, dan Dirjen Lapas.

Hal itu karena adanya indikasi oknum sipir yang terlibat.

"Bagaimana mungkin narkoba masuk Lapas, peralatan bisa ada, yang lain bahkan kami mendapatkan temuan fakta, peredaran di dalam Lapas nyata," katanya.

B‎NN membuktikan dengan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap jaringan peredaran narkoba di Lapas.

Hasilnya, sebesar Rp 17 miliar dari sejumlah rekening, disita BNN. Ia pun mengakui adanya kesulitan saat bersama polisi masuk ke Lapas untuk mengungkap jaringan narkoba.

"Kesulitan mendapatkan akses, seolah-olah ini aturan yang diikuti, padahal di dalam akses bebas, kita dihambat, saat masuk relatif lama, barang barang sudah dirusak, alat komunikasi sudah dirusak, ini kejadian nyata. Sudah kami laporkan ke Menkumham dan Dirjen Lapas. Kita memerlukan kecepatan, selalu mendapat hambatan," ungkapnya.