Laporan Wartawan TRIBUNNews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan mengacu pada data tunggal untuk mengaplikasikan semua program pemerintah untuk rakyat miskin.

Lewat hal tersebut, Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, (Menko PMK), Puan Maharani, memastikan tidak akan ada lagi tumpang tindih data.

"Tidak ada lagi data-data yang tumpang tindih ataupun tidak valid, dan yang berhak menerima tidak berhak menerima," ujar Puan kepada wartawan, usai menghadiri rapat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) , di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2016).

Semua kementerian dan lembaga yang memiliki kepentingan terhadap data rakyat miskin, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial, akan mensinergikan data mereka di bawah TNP2K.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla itu, Puan mengatakan, wakil presiden menginstruksikan data terpadu itu juga harus mudah diakses.

Satu di antara bentuk kemudahan akses tersebut adalah berkurangnya penggunaan sejumlah kartu seperti yang saat ini diterapkan.

Diharapkan, nantinya program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIP) dapat mengacu pada data yang sama, yang terintegrasi dengan sistem e-KTP.

"Sehingga kalaupun mereka tidak membawa kartu-kartu tersebut ketinggalan atau hilang, dengan satu sistem mereka tetap menggunakan manfaatnya," ujar Puan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa selama ini program pemerintah, sudah mengacu pada data yang sama, yang bersumber dari data BPS.

Namun pemutakhiran datanya, tidak dilakukan secara terintegrasi.