Menteri Yuddy Jangan Tunda Angkat Tenaga Honorer Sebelum Jadi Masalah Politik
"Itu harus menjadi perhatian serius jangan sampai pemerintah di mata publik menurun. Selama ini sudah banyak penuntutan dan tidak bisa menunda lagi ja
Penulis: Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan tenaga honorer di depan Istana negara, Rabu (10/02/2016), harus disikapi serius pemerintah.
Presiden Jokowi dan Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi diminta tidak mengabaikan masalah tersebut.
Anggota Komisi II Fraksi PKB, Yanuar Prihatin mengatakan aksi unjuk rasa tenaga honorer menunjukkan kesungguhan yang serius.
Pemerintah tidak boleh mengabaikan aspirasi mereka apapun alasannya serta tidak bisa ditunda lagi aspirasinya.
"Itu harus menjadi perhatian serius jangan sampai pemerintah di mata publik menurun. Selama ini sudah banyak penuntutan dan tidak bisa menunda lagi jangan sampai ini jadi masalah politis," ujar Yanuar Prihatin dalam keterangannya yang diterima wartawan, Kamis (11/02/2016).
Ketua DPP PKB ini juga melihat hambatan yang disampaikan Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi sebenarnya dapat dipecahkan bersama DPR khususnya Komisi II.
"Hambatan yang dianggap menyulitkan untuk mengangkat tenaga honorer K2 itu tidak terlalu penting dan hambatan itu ada jalan keluar," katanya.
Yanuar membeberkan beberapa hambatan yang dikeluhkan Menteri Yuddy diantaranya, tidak bisa mengangkat tenaga honorer karena tidak adanya payung hukum.
Dirinya melihat persoalan payung hukum dapat dilakukan bersama Komisi II.
"Jika Payung hukum tidak ada, kenapa tidak dicari misalhya merevisi UU," ucapnya.
Persoalan kedua, lanjutnya yakni keuangan.
Ia melihat menteri Yuddy berulang kali mempermasalahkan soal keuangan.
Padahal, logikanya tiap tahun ada saja PNS yang pensiun.
"Soal kebutuhan dana kan tergantung Kementerian dapat pintar menempatkan. Kan, ada PNS pensiun tiap tahun," tuturnya.
Persoalan kualitas SDM, Dirinya melihat kualitas SDM tenaga honorer tidak diragukan lagi.
Ribuan orang yang melakukan unjuk rasa tersebut kebanyakan bekerja sudah berbakti dalam pekerjaannya dan tidak ada kepentingan politik.
"Mereka orang jujur mau cari nafkah dan mggak punya kepentingan politik seperti birokasinya," lanjutnya.
Ia pun meminta agar Kementerian melakukan fasilitasi pelatihan jika dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas tenaga honorer.
Bahkan Dirinya pun siap memberikan pelatihan kepada tenaga honorer jika Kementerian tidak mampu melakukannya.
"Saya siap bantu beri pelatihan kepada tenaga honorer. Jika memang Kementerian menanggap SDM tenaga honorer dinilai kurang memadai," tutupnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.