Pemerintah Panggil UNDP Klarifikasi Bantuan Dana untuk LGBT
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), menyebut perwakilan UNDP di Indonesia sudah mengklarifikasi hal itu.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah memanggil perwakilan United Nation Development Programme (UNDP) di Indonesia terkait bantuan untuk kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LBGT).
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), menyebut perwakilan UNDP di Indonesia sudah mengklarifikasi hal itu.
Mereka mengaku tidak tahu soal adanya dana untuk UNDP Thailand untuk membantu program advokasi dan kampanye kelompok LBGT di sejumlah negara di Asia, termasuk Indonesia.
"UNDP di sini mengatakan dia tidak tahu itu, dan tidak mengikuti proyek itu," kata Jusuf Kalla kepada wartawan, di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).
Bantuan untuk mendanai kegiatan LGBT di Indonesia itu, menurutnya, juga tidak mungkin masuk melalui jalur resmi yang disetujui pemerintah.
Ia menduga kalaupun ada, dana tersebut kemungkinan masuk melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Pemerintah belum menelusuri levih lanjut soal kemungkinan masuknya dana melalui LSM.
Namun pemerintah Indonesia sudah menyampaikan ke pihak UNDP, untuk menghentikan program bantuan tersebut jika benar-benar ada.
"Sudah diminta secara organisasi untuk kasih tahukan, jangan laksanakan itu," jelasnya.
