KPK dan PPATK Didesak Usut Dugaan Politik Uang Jelang Munas Golkar
"Saya meminta KPK dan PPATK untuk bertindak tegas. KPK dan PPATK tidak bicara saja mengenai adanya isu politik uang dalam pertarungan calon Ketua Umu
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu adanya politik uang menjelang pelaksaan Munas Golkar mencuat seperti yang diungkapkan Nurdin Halid.
Hal tersebut dikatakan Nurdin saat menggelar pertemuan dengan DPD I dan DPD II beberappa waktu lalu.
Menanggapi dugaan adanya politik uang tersebut, inisiator Generasi Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mendorong agar KPK dan PPATK segera menyelidiki pernyataan Nurdin Halid tersebut.
"Saya meminta KPK dan PPATK untuk bertindak tegas. KPK dan PPATK tidak bicara saja mengenai adanya isu politik uang dalam pertarungan calon Ketua Umum Golkar pada Munas yang akan datang," kata Doli saat dikonfirmasi, Jumat (19/2/2016).
Doli pun berharap agar pemilihan ketua umum Golkar nanti dapat diisi orang-orang yang mampu mengembalikan kejayaan partai.
Tentu, calon ketua umum nanti haruslah orang yang memiliki kualitas.
"Munas Golkar harus berkualitas. Berkualitas yaitu tidak adanya 'politik uang'," ucapnya.
Wasekjen Golkar hasil Munas Riau itu pun meminta para calon ketua umum Golkar berkomitmen agar terselenggaranya Munas lebih baik.
Dikatakannya, dalam meminta dukungan hendaknya melakukan tindakan yang sewajarnya.
"Teman-teman calon kandidat ini fokus dulu lah melaksanakan Munas lebih baik."
"Ada tiga yang harus dilakukan. Pertama, pemulihan kader, yang kedua panitia penyelenggara dan ketiga pesertanya," katanya.
