Menko Polhukam: Dana Transfer ke Daerah Hampir 60 Persen dari Belanja Pemerintah Pusat
Menteri Luhut menyampaikan bahwa transfer dana ke daerah besarnya sudah mencapai sekitar 60 persen dari anggaran belanja Pemerintah Pusat.
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Gusti Sawabi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Luhut Pandjaitan pada hari Kamis (18/2/2016) melaksanakan kunjungan kerja ke Batam untuk memberikan pengarahan mengenai pemgelolaan kawasan Batam, Bintan dan Karimun kepada para pemimpin daerah terkait.
Hal itu diungkapkan Deputi VII Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Koordinasi dan Komunikasi Informasi, Marsda TNI Agus R. Barnas dalam keterangannya, Jumat (19/2/2016).
Pada arahannya, Agus menjelaskan Menteri Luhut menyampaikan bahwa transfer dana ke daerah besarnya sudah mencapai sekitar 60 persen dari anggaran belanja Pemerintah Pusat.
Termasuk di dalamnya adalah dana untuk desa-desa di seluruh Indonesia melalui program dana desa. Kebijakan ini dilakukan karena pemerintah ingin pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Agus mengatakan aliran dana ini akan terus meningkat, seiring dengan perubahan strategi pemerintah yang memulai pembangunan dari pinggir lalu ke pusat.
Menteri Luhut menyampaikan pada tahun ini pemerintah menganggarkan 36,7 persen dari total APBN ditransfer ke daerah, atau sekitar 770,2 triliun rupiah.
Dari jumlah tersebut, 47 triliun rupiah dalam bentuk dana desa, meningkat amat signifikan dari 20,8 triliun rupiah di tahun 2015.
Menko Polhukam meminta dana yang besar ini agar bisa dikelola dengan baik agar dampaknya bisa dirasakan masyarakat.
"Jika dana sebesar itu digunakan dengan benar maka akan memberikan kesehjahteraan bagi masyarakat, tapi jika tidak (dikelola dengan benar) akan membawa malapetaka," ujarnya.
Dalam paparannya Menko Polhukam menyatakan negara akan hadir dalam situasi yang sulit demi menjamin keamanan warganya. Menurutnya keamanan adalah salah satu faktor kunci untuk menarik investor datang ke Indonesia, selain itu ada juga faktor lain yang harus dibenahi seperti korupsi, penyederhanaan birokrasi dan infrastruktur.
Ia menyampaikan data dari World Economic Forum tentang kemudahan berbisnis, dimana peringkat Indonesia mengalami kenaikan yang amat signifikan. Namun, masih di bawah negara tetangga Singapura dan Malaysia.
Pemerintah sedang memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, dan Menko Polhukam optimis bahwa ketiga faktor tersebut akan terus membaik dan Indonesia bisa naik peringkat dengan lebih cepat lagi.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Kapolri Badrodin Haiti.
Dalam menghadapi demonstrasi yang belakangan terjadi di Batam, Menko Polhukam mengharapkan pemerintah daerah setempat mulai menerapkan aturan perizinan demonstrasi. Pemerintah tidak menginginkan kebebasan berekspresi menjadi penghambat lajunya perekonomian daerah setempat.
Sementara itu, Kapolri menegaskan bahwa Polisi mendukung kebebasan berekspresi yang tidak menghalangi kinerja perekonomian.
Pada paparannya Kapolri mendukung pernyataan Menko Polhukam bahwa pemerintah dan kepolisian tidak akan tinggal diam dalam menghadapi premanisme yang bisa mengganggu iklim investasi di Indonesia.
"Mogok kerja tidak boleh menghalangi operasional perusahaan,” kata Kapolri.
"Jangan sampai sebuah perusahaan tutup karena alasan keamanan, kalau alasannya kalah bersaing, itu soal lain," kata Menteri Luhut.
Sementara itu Menteri Tenaga Kerja mengatakan Pemerintah pusat memberi keistimewaan bagi kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan dan Karimun, dalam menerbitkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) melalui pelayanan terpadu satu pintu.