TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Agenda safari terkait sosialisasi calon ketua umum partai Golkar yang dilakukan Setya Novanto dipertanyakan karena digelar saat jam kerja.

Bahkan, gara-gara acara itu, Novanto juga tak hadir saat DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo terkait RUU KPK di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Namun hal tersebut tidak menjadi masalah, sebab membolos kerja diperbolehkan asalkan ada izin dari fraksi Golkar.

"Bolos kan bisa, asal ada izin ketua fraksi. Dia Ketua Fraksi Golkar. Ya izin, teken izin sendiri," kata Politikus Partai Golkar Roem Kono, Selasa(23/2).

Roem mengatakan menjadi calon ketua umum Golkar adalah kepentingan rakyat.

Sehingga membolos untuk itu tak masalah, karena demi kepentingan rakyat.

"Tak masalah dia bolos. Kan ini demi kepentingan rakyat,"ujarnya.

Sementara terkait dengan ketidakhadiran Setya Novanto di acara rapat konsultasi dengan Presiden, Roem beralasan Setya baru tahu soal itu setelah dirinya ada di Surabaya.

"Waktu di Surabaya, ditelepon disuruh hadir ke Istana. Mau bagaimana? Kalau undangan tidak mendadak, ya pasti sudah siap," ujarnya.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Teguh Juwarno ketika dikonfirmasi, membenarkan bahwa perwakilan Fraksi Partai Golkar di rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi bukanlah Setya Novanto.

Sekretaris Fraksi Aziz Syamsuddin juga tidak hadir. Mewakili Fraksi Golkar adalah Bobby Rizaldi.

Anggota Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia(Formappi) Lucius Karus mengatakan kehadiran Novanto di acara sosialisasi calon ketua umum partai Golkar bermasalah, sebab tugasnya sebagai anggota DPR terbengkalai demi suksesi calon ketua umum Partai Golkar.

Formappi sudah melakukan pendalaman dan bisa memahami bahwa selama ini aturan ketidakhadiran di DPR sangat longgar.

Hal itu yang kerap dieksploitasi oleh para anggota dewan untuk malas hadir di rapat dan sidang DPR.

Hanya saja, menurut Lucius, figur seperti Setya Novanto seharusnya tahu bahwa dirinya adalah Ketua Fraksi yang harus memberi contoh dan teladan baik buat anggotanya.

Pada titik itu, menjadi penting untuk mengkritisi keputusan Novanto memilih hadir di Surabaya di hari kerja.