TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Keputusan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas kabinet di Istana, Selasa (23/2/2016) kemarin, menaikan anggaran Kementerian pertahanan dan TNI sebesar 1,1 persen PDB dalam waktu dekat, atau sekitar Rp 180 triliun merupakan keputusan yang tepat.

"Kondisi alut sista TNI saat ini memang sudah sangat usang . Disamping sistim tehnologinya yang sudah kuno, jumlahnya pun sangat terbatas," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus (TB) Hasanuddin, Rabu (24/2/2016).

"Dengan anggaran sebesar itu,Kemhan harus melakukan beberapa hal ,agar setiap rupiah uang negara yang dikeluarkan dapat lebih berdaya guna dan tepat guna," tambahnya.

Diijelaskan, yang perlu dilakukan adalah perlunya merevisi ulang konsep strategi pertahanan yang ada. Dengan lebih merespons trand perkembangan geopolitik dan geostrategi di kawasan utara Indonesia .

Selain itu, atas dasar revisi itu, maka kebutuhan alut sista termasuk gelarnya pun perlu redisposisi ulang."Sehingga blue book renstra yang lama perlu direvisi agar lebih cocok dengan situasi aktual saat ini," Hasanuddin menegaskan.

Hal lainnya, pengadaan alut sista harus tetap berbasiskan pada produk dalam negri.

Sesuai UU industri pertahanan, Hasanuddin mengingatkan,TNI diizinkan melakukan pembelian dari luar negeri bila industri pertahanan didalam negri belum mampu memproduksinya.

Akan tetapi, tentu dengan berbagai persyaratan seperti alih tehnologi , keterlibatan industri dalam negri dan persyaratan lainnya," katanya.

Kemudian. pengadaan alut sista baik dari dalam maupun luar negeri, tetap harus menganut prinsip transparansi.

Sehingga harus ada sistim audit selama dan sesudah proses pengadaan yang dilakukan oleh Kemhan meliputi: kwalitas alat, jumlah /satuan alat, nilai harga, perlengkapan yang dipesan , suku cadang, sistim pemeliharaan dan waktu delivery yang disepakati.

"Pengadaan alut sista harus mengintegrasikan ketiga matra (darat,laut, udara) serta mempertimbangkan fungsi lain dari alutsista tersebut," tambah Hasanuddin.

Disamping untuk kepentingan tempur, dalam keadaan darurat bencana, lanjutnya lagi, sebagian alut sista tersebut dapat digunakan untuk pengangkutan logistik , SAR , rumah sakit apung dan lain2 .

Pengadaan alut sista tertentu juga harus benar memperhatikan keadaan geografi di wilayah Indonesia. Teori keseimbangan kekuatan ( balance of power ) tidak berarti harus dihadapi dengan merk yang sama , karena medan operasi dan strategi perangnya pun tiap negara pasti berbeda .

Dijelaskan, sebagai contoh, dalam kunjungan spesifik anggota Komisi 1 DPR 19 Februari kemarin di Pasuruan, dimana tank Leopard ditempatkan, ditengarai tank kelas berat dengan bobot 63 ton ini memang sulit bergerak di jalan-jalam sempit.

Dengan tekanan gandar lebih dari 60 ton, sehingga mobilitas untuk latihannya pun sangat terbatas.

"Di wilayah Jawa Timur dimana Leopard ini berlokasi, latihan menembak hanya bisa dilaksanakan di satu tempat saja. Itupun hanya arah ke laut, bukan sasaran darat apalagi untuk latihan menembak dengan manuver," papar Hasanuddin.

"Sementara itu sampai saat ini TNI juga belum memiliki alat angkut antar pulau untuk mengangkut tank bongsor ini lewat laut. Sehingga tidak mudah mengoperasikannya di luar pulau Jawa," tambahnya.