Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Ade Komaruddin enggan menanggapi adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dalam Rapat Paripurna DPR.

Apalagi bila hal tersebut terkait konstelasi politik yang memanas jelang Munas Golkar.

"Saya tidak mau jawab itu. Saya tidak mau mempromosikan konflik," kata Ade Komaruddin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Ia mengingatkan Partai Golkar sudah mengalami konflik yang sangat lama.

Untuk itu, kader Golkar dilarang mempromosikan konflik partai.

"Kalau ada yang berselisih, dicari penyelesaian apa susahnya sih, jadi saya tidak mau dipancing-pancing soal itu‎," ujar Akom, sapaan akrab Ade Komaruddin.

Sebelumnya Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin mengatakan kasus tersebut harus disikapi secara kritis Mahkamah Kehormatan Dewan.

Ia menilai tugas MKD adalah mengawasi kehadiran tiap anggota dalam setiap rapat yang berlangsung karena ketidahadiran terkait dengan etika seorang anggota DPR.

"Terkait dugaan pemalsuan tanda tangan Novanto, kehadiran anggota dalam setiap rapat tidak memerlukan pengaduan karena MKD wajib mengawasi kehadiran anggota DPR dalam rapat," kata Said.

Said mengatakan apabila anggota DPR yang bermasalah terkait daftar hadir dan kehadirannya dalam rapat, MKD tidak boleh menutup mata terhadap kasus tersebut.

Apalagi, ketidakhadiran Novanto dalam Rapat Paripurna merupakan pengambilan keputusan karena itu anggota khususnya Pimpinan fraksi wajib hadir.

"Namun di dalam tatib dibolehkan anggota tidak hadir dalam rapat atas izin ketua fraksi," ujarnya.

Namun Said menilai dalam kasus Novanto seharusnya mendahulukan kepentingan kedewanan daripada urusan internal partai karena posisinya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.