Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Organisasi Sayap PDIP, Baitul Muslimin Indonesia Gelar Mukernas Pertama

Mukernas ini rencananya akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Penulis: Abdul Qodir
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Organisasi Sayap PDIP, Baitul Muslimin Indonesia Gelar Mukernas Pertama
Tribunnews.com/Abdul Qodir
Ormas sayap PDIP, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pertama di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (27/2/2016) malam. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ormas sayap PDIP, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pertama di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (27/2/2016) malam.

Mukernas ini rencananya akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum tampak kehadiran Presiden ke-4 RI tersebut. Tampak perwakilan PDI Perjuangan, Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen).

Mukernas pertama Bamusi yang dilaksanakan hingga 29 Februari 2016 ini dihadiri oleh pengurus Bamusi dari 34 provinsi dan 350 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sejumlah pimpinan ormas Islam turut diundang dalam mukernas ormas sayap PDI Perjuangan ini.

Di antaranya Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari, Ketua PBNU Marsudi Suhud dan perwakilan ormas-ormas Islam lain.

Turut hadir di Mukernas Bamusi ini Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat.

Ketua Umum Bamusi, Hamka Haq mengatakan agenda utama mukernas perdana ormas yang dipimpinnya ini menyoroti persoalan kekerasan dan pemaksaan atas nama agama yang belakangan ini sering terjadi.

Berita Rekomendasi

Dalam mukernas ini juga akan dibahas agenda internal organisasi, program kerja dan agenda kebangsaan, yaitu mengukuhkan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia.

Hamka menyebutkan, tindakan kekerasan atas nama agama yang belakangan terjadi di Tanah Air di antaranya, pembakaran masjid di Tolikara, penyerangan jamaah Ahmadiyah hingga pengusiran mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Ia menilai, pemerintah pusat dan daerah kerap terlambat hadir dalam menyelesaikan potensi konflik tersebut.

"Tindakan kekerasan atas nama agama tidak boleh lagi terjadi di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang mengakui kebhinekaan sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Merdeka," kata Hamka.

"Stop tindakan anarkis. Mari duduk bersama, berdialog memahami perbedaan dengan hikmat dan kebijaksanaan," pintanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas