Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Politikus Gerindra Nizar Zahro mengungkapkan masyarakat Madura sangat senang dan bersyukur atas keputusan Rapat terbatas di Kantor Presiden pada Rabu 3 Februari 2016. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan, tarif tol jembatan Suramadu dipangkas 50 persen. Alasan Penurunan tarif ini untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah Surabaya dan Madura.

"Melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, keputusan itu diambil dalam rapat terbatas membahas pengembangan wilayah kaki jembatan Suramadu, yang dipimpin Presiden Jokowi," kata Nizar melalui pesan singkat, Minggu (28/2/2016).

Nizar mengatakan dalam rapat tersebut, Pramono Anung menjelaskan keputusan agar tarif tol Suramadu dipotong, sehingga hanya menjadi 50 persen. Alasannya, tingginya harga tol selama ini membuat harga barang yang berasal dari Surabaya dan Madura, menjadi mahal.

Selama ini, untuk angkutan dari Surabaya-Madura atau sebaliknya untuk kendaraan beroda 4 tarifnya Rp 90 ribu truk besar, Rp 60 ribu truk sedang, dan Rp 30 ribu untuk sedan.

Rapat terbatas itu dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang PMK Puan Maharani, Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Mendagri Tahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menhub Ignasius Jonan, Menkominfo Rudiantara, Gubernur Jatim Soekarwo, dan Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini tanpa di hadiri pejabat dari Badan pengembangan wilayah Surabaya Madura (BPWS) ,Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan juga tanpa di hadiri empat Bupati dari pulau Madura.

"Namun sudah hampir sebulan Rapat terbatas itu belum juga bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat Madura karena sampai hari ini, Sabtu 27/2 2016 tarif tol Suramadu tetap, tidak ada potongan 50% seperti yang di janjikan Presiden," kata Anggota Komisi V DPR itu.

Ia berharap agar perintah Presiden yang telah di sampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung bisa segera di tindak lanjuti oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)dan pengelolal Jembatan Suramadu yakni Jasa Marga.

"Krena masyarakat Madura menunggu tarif tol baru yang bisa meningkatkan pereknomian masyarakat madura dengan tarif baru maka pergerakan barang, jasa dan orang antara madura-surabaya lebih cepat dan lebih murah," kata Anggota DPR dari Dapil Jatim XI itu.
‎