Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Sengketa Administrasi Cukup Diselesai di Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menginginkan dalam draf revisi Undang Undang Pilkada, pihaknya mendapatkan wewenang untuk memutuskan sengketa adminis

Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Sengketa Administrasi Cukup Diselesai di Bawaslu
Tribunnews.com/Amriyono Prakoso
Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menginginkan dalam draf revisi Undang Undang Pilkada, pihaknya mendapatkan wewenang untuk memutuskan sengketa administrasi pada tahapan Pilkada 2017.

Pimpinan Bawaslu, Masrullah, mengatakan hal tersebut didasarkan banyaknya sengketa administrasi khususnya saat pencalonan.

Akibat banyaknya sengketa administrasi dalam pencalonan akhirnya berujung pada ditundanya Pilkada di suatu daerah.

"Kami minta sengketa pencalonan dan administrasi final dan mengikat ada di pihak kami. Jangan terlalu banyak lembaga peradilan yang mengurusi," ujarnya di Kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (28/2/2016).

Selama ini, lanjut Nasrullah, lembaga peradilan seperti PTUN, PTTUN hingga MA bisa mengurusi tahapan pencalonan tersebut.
Sehingga membutuhkan waktu yang lama bagi pasangan calon untuk mendapatkan keputusan yang pasti, sedangkan tahapan lainnya terus dijalankan.

Selain itu, untuk sengketa hasil pemilihan, dirinya menilai agar pemerintah membentuk Badan Khusus Perselisihan Hasil sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Berita Rekomendasi

Dalam aturan tersebut menyebutkan sengketa hasil akan dilakukan Mahkamah Konstitusi hingga terbentuknya Lembaga Peradilan khusus.

"Iya sudah buat saja. Sehingga MK tidak perlu lagi mengurusi sengketa hasil pemilihan. Ini kan karena rezimnya juga bukan Pemilu," jelas Nasrullah.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas