TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Presiden Joko Widodo mengaku prihatin adanya menteri yang saling serang.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan hal tersebut bukanlah kejadian yang pertama kali.

"Mungkin bukan yang terakhir juga ya, artinya di antara para menteri sendiri terjadi silang pendapat di depan publik. Ini tentu sangat mengkhawatirkan," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Fadli mengatakan sikap menteri yang saling serang itu memberikan sinyal pemerintahan yang tidak jelas.

Ia pun mempertanyakan alasan kedua menteri itu saling serang.

"Karena ini dua pengambil kebijakan tidak jelas. Padahal harusnya Menko itu yang mengambil kebijakan, yang tertinggi. Teknis di bawahnya harusnya mengikuti koordinasi dari Menko-nya, seharusnya," ungkap Politikus Gerindra itu.

Fadli menuturkan kejadian silang pendapat itu menimbulkan spekulasi publik bahwa roda pemerintahan tidak terkoordinasi.

Hal itupun memberikan sinyal buruk bagi investor.

"Mereka yang mau masuk Indonesia itu tidak jelas mau berurusan dengan siapa orang yang tepat," katanya.

Fadli pun meminta Presiden Jokowi memanggil menteri-menteri yang saling serang itu.

Jokowi harus menjelaskan kepada menterinya terkait visi misi pemerintahan.

"Saya rasa itu salah satu basic kepemimpinan. Kalau tidak nanti ini memberi selalu ketidakjelasan kepada publik maupun orang-orang yang mau berinvestasi di Indonesia, ini merugikan iklim (investasi)," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Johan Budi mengungkap,Presiden Joko Widodo (Jokowi) prihatin terhadap beberapa peristiwa belakangan ini.

Yang dimaksudkannya adalah, seolah antarmenteri, sudah saling menyerang di ranah publik.

Hal ini dikatakan Johan di kompleks Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (2/3/2016).

"Baik melalui media sosial maupun secara terbuka disharing di publik. Tentu, presiden tidak happy dengn situasi seperti itu. Kembali beliau menegaskan, tolong ini dihentikan kepada para menteri," ungkap Johan.

Presiden, lanjut Johan Budi, kemudian mengingatkan menteri adalah pembantu Presiden dalam melaksanakan kebijakan.

Jadi, lanjutnya, apa yang belum disampaikan oleh Presiden jangan didahului oleh pernyataan-pernyataan yang seolah mengatasnamakan presiden.

"Itu yang menjadi perhatian," tegas Johan.