TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Ade Komaruddin meminta para menteri untuk berdebat dalam rapat kabinet bukan di ranah publik.

Hal itu disampaikan Akom, sapaan akrab Ade Komaruddin, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang tidak senang sejumlah menteri saling berdebat di publik.

"Dampaknya ya enggak bagus. Saya cuma bisa mengimbau soal itu. Sebaiknya kalau keputusan sudah diputuskan bersama-sama di kabinet, tidak boleh berdebat di publik. Kalau mau berdebat dalam rapat kabinet," kata Akom di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Akom menilai para menteri tidak dilarang untuk berbeda pendapat.

Ia berharap perbedaan tersebut dapat diselesaikan dengan sehingga kabinet terlihat kompak dalam mengatasi permasalahan bangsa.‎

"Tapi teman-teman juga jangan alergi dengan perbedaan pendapat. Untuk mencapai sesuatu yang baik kebijakan apapun, bersilang pendapat itu boleh. Yang gak boleh dilakukan itu yang nihil-nihil dijadikan isu," ujar Politikus Golkar itu.

Ia meminta perbedaan  pendapat para menteri tidak diungkapkan secara terbuka. Akom menuturkan dalam proses pengambilan kebijakan para menteri harus berdebat.

Tetapi bila sudah diambil suatu kebijakan maupun keputusan kabinet maka para menteri harus mendukungnya.‎

"Jadi perbedaan pendapat pada saat setelah diputuskan itu enggak boleh. Jadi apapun kalau kita gak setuju dalam prosesnya dan kemudian kebijakannya itu berbeda, ya di aharus ikut yang diputuskan di kabinet. Harus tertib barisan," ungkapnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo mengungkapkan Presiden Joko Widodo tidak senang terkait adanya sejumlah menteri saling berdebat di publik.

"Tentu Presiden tidak happy dengan situasi seperti itu. Kembali beliau menegaskan bahwa tolong ini dihentikan kepada para menteri," ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Sudah kesekian kalinya, Presiden Jokowi mengingatkan kepada para menteri agar menghindari perdebatan di publik. Presiden juga telah menyampaikan ruang berdebat dibuka seluas-luasnya di dalam rapat kabinet.

"Perdebatan itu hanya ada di ruang rapat terbatas atau rapat kabinet dan ini sudah pernah disampaikan Presiden dengan bahasa jangan gaduh di luar," kata Johan.