TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pernyataan keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang menterinya untuk tidak ribut, mendahului terhadap sesuatu yang belum diputuskan merupakan peringatan agar para menteri fokus pada bidang kerjanya dan melaksanakan visi misi Presiden.

Hal ini diungkapkan oleh Osmar Tanjung, Sekjen Seknas Jokowi, sebuah organisasi pendukung pemerintah. Dijelaskan,  Presiden Jokowi sudah mengungkapkan pandangannya terhadap situasi terkait silang-pendapat yang menyebabkan kegaduhan dan kebingungan yang hangat dalam pembicaraan publik belakangan ini.

"Jika kita amati secara seksama pendapat dari Presiden, sejatinya Presiden tidak khawatir dengan adanya polemik itu," ujar Osmar, Senin (7/3/2016).

"Bukankah perdebatan itu justru berdampak positif kepada rakyat, sehingga rakyat secara luas mendapatkan pendidikan politik dan transformasi informasi atas rencana pembangunan dan proyek-proyek strategis yang hendak dikerjakan oleh pemerintah?" Osmar menegaskan.

Menurutnya, biarkan saja dulu perdebatan itu berkembang sebagai  sebuah proses dialektika. Dengan harapan, kualitas demokrasi akan menjadi lebih baik dan lebih maju.

Setelah itu, akan dilihat bagaimana Presiden Jokowi sebagai seorang pemimpin, memimpin sebuah proses pembangunan yang dialektis sesuai Trisakti.

Dalam era digital seperti saat ini, lanjutnya, ruang partisipasi publik bekerja begitu cepat sesuai ruang dan waktu. Sehingga terjadi dialektika yang pro dan kontra.

Ruang partisipasi publik yang terbuka, imbuh Osmar, memberikan kesempatan kepada publik dan juga presiden untuk melihat pokok masalah yang sebenarnya yang sedang terjadi.

"Presiden Jokowi membutuhkan waktu dan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat mengambil keputusan yang tepat demi kemaslahatan rakyat banyak," tutur Osmar.

"Kita dapat menyimak ulang bagaimana persoalan Freeport, Blok Masela, Kereta Api cepat Jakarta-Bandung, pembangunan pembangkit listrik Jati Gede dan seterusnya merupakan proyek strategis yang harus diputuskan oleh presiden secara baik, tepat dan benar," ungkapnya.

Tujuannya, Osmar menegaskan, agar pembangunan dapat dinikmati rakyat, terutama rakyat dimana pembangunan itu diselenggarakan.

Yang lebih penting lagi, Osmar menegaskan kembali, proyek-proyek besar yang dimaksud, tidak bisa diputuskan Presiden dengan kondisi tergesa-gesa.

Krena ini bukan hanya menyangkut kinerja pemerintah, melainkan Presiden harus memastikan pendapat atau pertimbangan para menterinya.

"Bukan merupakan representasi atau bahkan menjadi pemburu rente (rentseeking) yang berada dibelakang pemodal yang berkeliaran di Republik ini," tegas Osmar.

Ia kemudian menyarankan, lebih satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, menteri-menteri selayaknya sudah dapat mengukur diri, apakah tingkah lakunya dan programnya masih sesuai dengan visi misi Presiden.

"Jika tidak, dan tidak mampu melaksanakan Program Nawacita, sebaiknya mengundurkan diri, sehinga tidak menjadi beban bagi Presiden," saran Osmar.

Seknas Jokowi, lanjut Osmar lagi, juga mengimbau kepada Presiden untuk membersihkan kompador-komprador neolib yang selama ini menjadi beban negara. Yang terus menggerogoti keuangan negara.