Pemerintah Pusat Harus Responsif Cegah Kebakaran Hutan di Riau
Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar meminta pemerintah pusat responsif terhadap penetapan status Siaga Darurat kebakaran lahan dan hutan di Riau
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Gusti Sawabi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar meminta pemerintah pusat responsif terhadap penetapan status Siaga Darurat kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Penetapan tersebut dilakukan seturut lima kabupaten di provinsi tersebut menetapkan siaga darurat.
"Kita tidak mau bencana karlahut yang parah sepanjang tahun 2015 terulang kembali di tahun ini. Pemerintah pusat harus segera melakukan mitigasi bencana dan respon cepat terhadap penetapan siaga bencana di Provinsi Riau,"jelas Rofi dalam keterangan, Rabu (9/3/2016).
Diketahui, penetapan status Siaga Darurat ini disampaikan langsung oleh Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, dalam rapat koordinasi Karlahut, di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (7/3/2016). Rapat Koordinasi Karlahut ini dihadiri, Danrem Riau, Danlanud, Kapolda dan Pangdam I Bukit Barisan serta jajaran BPBD Kabupaten
Rofi menjelaskan bencana Karhutla pada dasarnya bukan kejadian yang tiba-tiba, namun dapat diprediksi dan diantisipasi. Langkah Pemprov Riau menetapkan siaga bencana patut diapresiasi, karena secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi yang intensif terhadap perkembangan terkini terkait daerahnya.
"Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya faktor lingkungan, tapi juga karena faktor lainnya yang disebabkan oleh perilaku manusia yang secara sengaja maupun tidak melakukan pembakaran. Karenanya usaha preventif sangat perlu dilakukan sedini mungkin," ujar Anggota Panja Illegal Logging dan Kerusakan Hutan ini.
Selain itu, Rofi juga meminta pemerintah pusat segera melakukan koordinasi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) baik vertikal maupun horizontal.
Secara vertikal, kepada Pemprov Riau; dan secara horizontal kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) dan BNPB untuk segera menerjunkan satuan tugas (satgas) untuk mengatasi hal tersebut.
"Respon pemerintah akan sangat menentukan terhadap bencana karhutla di Indonesia. Kondisi ini sebenarnya sudah disadari jauh-jauh hari, karena fenomena alam el nino yang berkepanjangan akan diprediksi akan kembali terjadi di tahun 2016," ujarnya.
Berdasarkan keterangan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi keberadaan 18 titik panas yang tersebar di lima kabupaten di Provinsi Riau, Rabu (2/3). Adapun sepanjang awal tahun 2016, kepolisian Daerah Riau menyatakan 222,5 hektare lahan di delapan kabupaten terbakar.