Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pemerintah Pusat Harus Responsif Cegah Kebakaran Hutan di Riau

Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar meminta pemerintah pusat responsif terhadap penetapan status Siaga Darurat kebakaran lahan dan hutan di Riau

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Gusti Sawabi
zoom-in Pemerintah Pusat Harus Responsif Cegah Kebakaran Hutan di Riau
TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO
Sejumlah petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel dibantu Manggala Agni kehutanan dan TNI mencoba memadamkan api yang membakar lahan di desa Pulo Semambu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu (5/9/2015). Menurut data BMKG udara di Sumatera Selatan telah tercemar dan pada level berbahaya untuk kesehatan. TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA‎ - Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar meminta pemerintah pusat responsif terhadap penetapan status Siaga Darurat kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Penetapan tersebut dilakukan seturut lima kabupaten di provinsi tersebut menetapkan siaga darurat.

"Kita tidak mau bencana karlahut yang parah sepanjang tahun 2015 terulang kembali di tahun ini. Pemerintah pusat harus segera melakukan mitigasi bencana dan respon cepat terhadap penetapan siaga bencana di Provinsi Riau,"jelas Rofi dalam keterangan, Rabu (9/3/2016).

Diketahui, penetapan status Siaga Darurat ini disampaikan langsung oleh Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, dalam rapat koordinasi Karlahut, di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (7/3/2016). Rapat Koordinasi Karlahut ini dihadiri, Danrem Riau, Danlanud, Kapolda dan Pangdam I Bukit Barisan serta jajaran BPBD Kabupaten

Rofi menjelaskan bencana Karhutla pada dasarnya bukan kejadian yang tiba-tiba, namun dapat diprediksi dan diantisipasi. Langkah Pemprov Riau menetapkan siaga bencana patut diapresiasi, karena secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi yang intensif terhadap perkembangan terkini terkait daerahnya.

Berita Rekomendasi

"Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya faktor lingkungan, tapi juga karena faktor lainnya yang disebabkan oleh perilaku manusia yang secara sengaja maupun tidak melakukan pembakaran. Karenanya usaha preventif sangat perlu dilakukan sedini mungkin," ujar Anggota Panja Illegal Logging dan Kerusakan Hutan ini.

Selain itu, Rofi juga meminta pemerintah pusat segera melakukan koordinasi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) baik vertikal maupun horizontal.

Secara vertikal, kepada Pemprov Riau; dan secara horizontal kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) dan BNPB untuk segera menerjunkan satuan tugas (satgas) untuk mengatasi hal tersebut.

"Respon pemerintah akan sangat menentukan terhadap bencana karhutla di Indonesia. Kondisi ini sebenarnya sudah disadari jauh-jauh hari, karena fenomena alam el nino yang berkepanjangan akan diprediksi akan kembali terjadi di tahun 2016," ujarnya.

Berdasarkan keterangan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi keberadaan 18 titik panas yang tersebar di lima kabupaten di Provinsi Riau, Rabu (2/3). Adapun sepanjang awal tahun 2016, kepolisian Daerah Riau menyatakan 222,5 hektare lahan di delapan kabupaten terbakar.‎

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas