Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Politikus Golkar Sebut BNN Harus Fokus Pada Penikmat Narkoba

Jadi sebenarnya bukan soal keluarga ayah ibu atau adik kakak, yang penting apakah ada indikasi ke arah sana bagi keluarganya

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Politikus Golkar Sebut BNN Harus Fokus Pada Penikmat Narkoba
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Bupati Ogan Ilir (OI) Ahmad Wazir Nofiandi ditunjukkan kepada wartawan saat konferensi pers di Gedung Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, Senin (14/3/2016). BNN mengamankan Bupati Ogan Ilir (OI) AW Noviandi bersama Murdani (swasta), Juniansyah (buruh perusahaan), Faizal Rochie (PNS RS Ernaldi Bahar) dan Deny Afriansyah (PNS Dinkes OKU Timur) terkait kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Golkar Bambang Soesatyo angkat bicara mengenai pemeriksaan keluarga Bupati Ogan Ilir (OI) Ahmad Wazir Nofiadi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Diketahui, ayah Bupati Ogan Ilir, Mawardi Yahya termasuk pihak yang akan diperiksa penyidik BNN.

"Kan suatu perbuatan pribadi harusnya fokus pada apa yang dilakukan secara pribadi, misalnya dia sebagai penikmat narkoba, ya yang bersangkutan lah yang diperiksa," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Namun, kata Ketua Komisi III DPR itu, bila keluarga tersebut diindikasikan penikmat narkoba maka aparat wajib membongkar jaringan tersebut.

"Jadi sebenarnya bukan soal keluarga ayah ibu atau adik kakak, yang penting apakah ada indikasi ke arah sana bagi keluarganya," katanya.

Ia pun menilai kasus yang menimpa Bupati Ogan Ilir menjadi pelajaran penting bagi partai politik dalam menentukan calon kepala daerah.

Selain melihat rekam jejak yang baik juga diharuskan bebas narkoba.

Berita Rekomendasi

Bambang pun mengusulkan agar calon kepala daerah diuji bebas narkoba melalui tes rambut bukan urine.

Pasalnya, test rambut lebih valid membuktikan seseorang apakah pemakai narkoba atau tidak.

"Kalau tes urine sih itu mungkin bisa diakali, tapi kalau tes rambut yang lebih valid itu harus juga dilakukan. Jadi kalau kepala daerah itu salah satu syaratnya bisa diterima KPU itu harus ada tanda bebas narkoba dari rumah sakit yang terpercaya, ‎minimal dari BNN yang diambil dari rambut, kalo rambut enggak bisa dihilangi, kalo urine bisa pakai air kelapa," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas