TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menerima enam laporan penipuan selama kurun waktu April 2015 sampai Maret 2016.

Kemenpan-RB menerima laporan dari pejabat pemerintah di daerah, kepala dinas, dan kepala badan mengenai surat undangan menghadiri sosialisasi anggaran daerah 2016 di DKI Jakarta terkait penerimaan CPNS (calon pegawai negeri sipil) dan pemberian kontribusi.

Namun, setelah dilakukan penelusuran ternyata surat undangan itu palsu.

Akhirnya, pihak Kemenpan-RB melaporkan dugaan penipuan itu ke Polda Metro Jaya pada Senin (14/3/2016).

Berselang satu hari kemudian keluar laporan polisi untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan.

"Setelah dicek ternyata palsu. Kami memastikan surat palsu. Sampai saat ini ada enam laporan surat bodong dari April 2015 sampai Maret 2016," tutur Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB, Herman Suryatman, Rabu (16/3/2016).

Setelah dilakukan penelusuran, kata dia, aparat kepolisian dapat mengungkap pelaku. Dua orang pelaku atas nama AS (46) dan D alias A (30) telah ditangkap di DKI Jakarta pada Selasa kemarin.

Menurut Herman, pelaku melakukan penipuan dengan cara membuat surat undangan palsu. Untuk meyakini korban, kata dia, pelaku membubuhkan tandatangan mengatasnamakan pejabat di Kemenpan RB.

"Dipalsu secara elektronik, melalui email maupun faksimile," kata dia.

Melihat banyak korban penipuan, dia menyarankan supaya pejabat pemerintah di daerah, kepala dinas, dan kepala badan supaya menelusuri undangan yang berasal dari Kemenpan RB.

Sebab, ada beberapa pihak datang ke ibu kota dan memberikan kontribusi berupa biaya. Dia menjelaskan, apabila ada undangan, maka itu merupakan tanggungjawab dari Kemenpan RB tanpa dipungut biaya.

"Ada beberapa datang ke Jakarta dan memberi kontribusi. Kemarin orang dari Kabupaten Bandung datang ke kami. Itu sepenuhnya tanggungjawab kami tak ada pungutan biaya,"  kata Herman.