Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Praktik politik transaksional mampu membuat siapapun yang punya banyak uang untuk memenangkan pemilihan, tanpa mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan sang kandidat, dan rekam jejaknya.

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar versi musyawarah nasional (munas) Bali, Indra Bambang Utoyo, mengatakan praktik tersebut juga berlaku di pemilihan kepala daerah.

"Orang punya banyak uang saja, bisa pimpin daerah," ujarnya dalam diakusi di Waroeng Solo, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (24/3/2016).

Politisi asal Sumatera Selatan itu mengatakan salah satu kasus yang patut dicurigai, adalah kasus terpilihnya bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviandi.

Ahmad Noviandi yang baru dilantik bulan lalu, kemudian diamankan Badan Narkotika Nasional (BNN), karena kedapatan mengkonsumsi narkoba.

"Kita pilih bupati Ogan Ilir, anak muda, (umurnya) dua puluh tujuh tahun," terangnya.

Ternyata sang bupati adalah pecandu narkoba jenis shabu, dan diduga sudah kecanduan barang haram itu, jauh sebelum pemilihan kepala daerah 9 Desember lalu.

Namun putra mantan bupati Ogan Ilir dua periode Mawardi Yahya itu, masih bisa memenangkan pemilihan.

Indra mengakui, bahwa di Partai Golkar pun praktik tersebut masih berlangsung, dalam berbagai pemilihan.

Indra yang mengaku siap maju sebagai peserta pemilihan ketua umum partai itu, berjanji tidak akan meneruskan kebiasaan buruk itu.

Ia mengaku akan maju berjuang memenangkan pemilihan, tanpa praktik politik transaksional.

Bila terpilih, ia akan mengubah segala peraturan, yang berpotensi menimbulkan politik transaksional.