TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir menyampaikan pendapatnya mengenai penanganan terorisme ketika berbincang dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.

Haidar menilai penanganan terorisme yang dilakukan saat ini perlu dievaluasi kembali, mulai dari aspek hukum sampai masalah pengelolaan isunya.

"Di sini pentingnya penanganan terorisme betul-betul perlu dilihat seksama, baik dari aspek hukum maupun pengelolaan isu," ujar Haidar saat menggelar konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (1/4/2016).

Haidar mengatakan perlunya mengembangkan kontra terorisme dalam bentuk gerakan kultural dan potensi lainnya yang dimiliki Indonesia.

Sebab, Haidar menjelaskan, potensi damai, moderat dan keamanan Indonesia lebih besar ketimbang potensi destruktif yang merupakan sifat dari ajaran radikalisme tersebut.

"Karena itu usaha penindakan radikalisme tidak bisa digeneralisasi, dan kita perlu lakukan bloking area, sehingga Indonesia tidak dikenal, tidak populer di mata luar seakan-akan negeri tempat terorisme, padahal potensi sebaliknya jauh lebih besar," ucap Haidar.

Menanggapi hal itu, Haidar mengatakan Presiden Jokowi mengapresiasi masukan tersebut.

"Alhamdulillah Pak Presiden secara penuh dan mengapresiasi, hangat dan sekaligus semangat menyambut pikiran-pikiran dan langkah kami," kata Haidar.