TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sesama partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-JK diminta tidak mendikte dan mendorong presiden melakukan perombakan kabinet.

Hal tersebut terkait isu reshuffle yang kabarnya akan dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, pihak-pihak yang sengaja mendorong reshuffle diduga ingin mempengaruhi dan membentuk opini.

Dirinya pun melihat ada kelemahan presiden yang tidak memiliki tim untuk menilai kinerja kementerian yang bagus dan tidak.

"Cuma mempengaruhi dan membentuk opini. Itu juga kelemahan presiden yang enggak punya tim yang menilai mana kementerian yang berkinerja bagus dan yang tidak sesuai target, yang serapan anggaran jalan dan yang tidak? Anomali pemerintahan sekarang," ujarnya, Selasa(5/4/2016).

Dikatakan Pangi, dulu saat era SBY ada lembaga yang bernama UKP4 yang menilai kinerja para menteri dan pembantu presiden.

Sehingga memiliki panduan yang jelas saat melakukan penilaian.

"Presiden yang menggunakan hak prerogatifnya jelas panduannya. Prerogatif SBY lebih sempurna karena ia ketua umum yang sulit diintervensi," ujar Pangi.

Pangi melanjutkan, sekarang partai punya kepentingan menambah pundi amunisi partai dengan memperbanyak jumlah menteri dari parpol dan mengurangi jumlah menteri dari latar belakang profesional.

"Saya membaca sinyalnya ke arah situ mulai bergerak," katanya.‎

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah meminta agar tidak ada yang mendikte apalagi mendorong dalam urusan perombakan kabinet (reshuffle). Dan Jokowi meminta para menterinya untuk fokus bekerja.

"Semuanya fokus kerja dulu, tidak usah ada yang mendorong-dorong, tidak usah ada yang mendikte," tegas Jokowi.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Daniel Johan juga menyebut adanya fitnah secara sistematis yang tidak sesuai fakta hanya untuk merebut kursi Kementerian Desa (Kemendes).

Daniel pun kemudian meminta agar sesama partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi tidak saling menjatuhkan.

Partai atau siapapun tidak perlu mendikte dan menekan presiden untuk merombak kabinet.

"Partai juga tidak perlu manuver mendikte presiden, apalagi ‎dengan menyebar fitnah yang meruntuhkan kekompakan partai koalisi yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat," tegas Daniel.