Arti Panama Papers Bagi Indonesia

Oleh Dradjad H. Wibowo
Chairman, Sustainable Development Indonesia (SDI)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam beberapa forum diskusi saya sampaikan, saya sangat yakin Panama Papers ini adalah hasil intelijen Amerika Serikat (AS).

Panama itu di bawah perlindungan AS. Saya sendiri pernah ke sana untuk konferensi dan sidang. Banyak hal penting yg terjadi di Panama harus dengan "persetujuan" AS. CIA punya aset yang sangat kuat dan efektif utk melakukan operasi intelijen thd siapapun di Panama.

Target utama Panama Papers adalah Presiden Putin. Akhir-akhir ini Putin sangat mengganggu dominansi politik dan militer global AS.

Aneksasi Crimea, perang Donbass (Ukraina Timur) dan suksesnya operasi militer Rusia di Suriah menjadi kemenangan Putin atas Barat.

Panama Papers adalah bagian dari serangan untuk melemahkan Putin dan rejimnya. Itu sebabnya, media-media Barat langsung menggelar edisi khusus tentang shell companies milik nama-nama Rusia.

China lebih menjadi target sekunder. Negara-negara lain hanya pelengkap, agar isu ini bergulir terus di banyak negara.

Lalu apa relevansinya bagi Indonesia? Sebagian nama-nama Indonesia yang muncul adalah konglomerat besar atau putra-putri mereka. Sebagian lagi, pengusaha menengah atas.

Tidak etis kalau saya menyebut nama mereka, karena saya belum melakukan konfirmasi. Apalagi, di Indonesia sangat mudah membuat KTP palsu, khususnya di masa lalu.

Karena itu, penelusuran identitas dan alamat harus dilakukan ekstra hati-hati. Bagaimanapun juga, masyarakat bisa membaca sendiri daftar nama tersebut di laman terkait Panama Papers.

Ada media tertentu yang secara khusus mem-blow up nama Sandi Uno. Sementara yang lain cuma disebut selintas. Jelas media ini telah bermain politik praktis, karena Sandi bisa menjadi pesaing Ahok.

Dalam pandangn saya, ini adalah korupsi kebebasan pers. Sama kotornya dengan korupsi oleh politisi.

Dalam list itu ada nama Budiono. Meski saya sering sangat kritis terhadap Wapres Boediono, karena pandangan ekonomi saya berseberangan dengan beliau, saya tidak menemukan bukti kalau Budiono tersebut adalah mantan Wapres.

Saya masih yakin orang seperti Pak Boed tidak membuat offshore companies.

Offshore companies, atau shell companies, atau SPV (special purpose vehicles) memang belum populer di kalangan pejabat publik kita. Bahkan pejabat korup pun tidak memakainya.