Arti Panama Papers Bagi Indonesia

Mereka lebih senang menerima suap tunai. Cash and carry. Itu sebabnya mudah bagi KPK melakukan OTT.

Pejabat kita memang masih kuno dalam rekayasa transaksi keuangan. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak tahu apa itu SPV. Beda dengan pejabat di Rusia, China, Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika.

Tapi anak-anak pejabat kita sudah banyak yang jago tentag SPV. Saya masih menelusuri hal ini dari Panama Papers.

Itu sebabnya yang muncul adalah nama-nama pengusaha. Melihat nama-namanya, saya membagi mereka ke dalam 3 kelompok.

Pertama, yang paling dominan adalah kelompok penyimpan dana dan aset di Singapore. Saya kenal pribadi dengan cukup banyak nama-nama tersebut.

Mereka membuka rekening di Singapore memakai shell companies yang terdaftar di Panama, British Virgin Island, bahkan hingga yg dekat2 spt Labuan (Malaysia).

Tujuannya, menyembunyikan aset dari Indonesia dan memanfaatkan pajak penghasilan yang lebih rendah di Singapore.

Kedua, mereka yang melakukan penggelapan pajak melalui transfer pricing, rekayasa aksi korporasi, rekayasa transaksi ekspor impor dan sebagainya.

Dari nama-nama tersebut, cukup banyak yang patut dicurigai telah melakukan penggelapan pajak.

Ketiga, mereka yang patut dicurigai membeli kembali aset-aset mereka di BPPN dengan diskon utang yang sangat besar. Banyak sekali aset BPPN yang dibeli oleh SPV.

Kita sulit menemukan siapa pemilik aslinya krn tertutup oleh SPV yang berlapis-lapis.

Apa yang bisa dilakukan negara? Yang paling penting, negara mempunyai peluang untuk menelusuri aset orang kaya Indonesia dan mengejar penggelapan pajak. Panama papers bisa menjadi pintu masuknya.

Tapi harus diakui, hal ini tidak mudah. Harus melibatkan proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan yang cerdas dan intensif. Perlu kerjasama yang efektif antara lembaga intelijen seperti BIN, penegak hukum seperti Polri dan Kejagung didukung PPATK.

Serta otoritas fiskal, moneter dan perbankan spt Kemenkeu (khususnya Ditjen Pajak), BI, dan OJK.

Sayangnya koordinasi antar lembaga justru menjadi titik lemah di Indonesia.