TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap masalah yang dihadapi koleganya di pimpinan DPR, Fahri Hamzah dengan partai tempatnya bernaung bukanlah agenda setting dari kekuatan tertentu yang terus memecah Koalisi Merah Putih (KMP).

Fadli tidak menampik bahwa setiap ada masalah besar ada saja partai anggota KMP mendapat masalah.

“Mudah-mudahan ini satu kebetulan saja dan bukan agenda setting bahwa ketika ada masalah besar yang menyeret-nyeret kekuasaan, selalu saja hal seperti ini terjadi. Kalau ini agenda setting tentunya ini akan merusak negara. Jadi saya harap ini tidak ada hubungannya dan bukanlah sebuah konspirasi dan hanya kebetulan saja,” ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Seperti diketahui masalah yang menimpa Fahri Hamzah bertepatan dengan meruncingnya kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Sebelumnya kasus yang menimpa Ketua DPR, Setya Novanto juga terjadi disaat DPR sedang giat-giatnya menggalang Pansus Pelindo II dan Pansus Freeport.

Dengan munculnya  kasus “Papa Minta Saham” maka kasus-kasus besar tersebut pun tidak lagi dilanjutkan.

Saat pemerintah menaikkan harga BBM dan beban kehidupan rakyat menjadi bertambah berat, kasus PPP dan Golkar pun muncul.

Masyarakat menurut Fadli dengan informasi dan perkembangan viral melalui sosial media dapat melihat sendiri dengar nalarnya melihat apa yang sedang terjadi.

”Saya kira untuk kasus reklamasi Teluk Jakarta misalnya, ini tantangan buat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang merugikan negara. Sementara untuk masalah poltik maka harus  diurus secara politik juga,” ujarnya.

Terkait masalah yang menimpa Fahri, dirinya mengaku kaget dengan keputusan PKS yang begitu drastis, meski diakuinya itu urusan internal PKS.

”Saya kaget, satu keputusan meskipun itu urusan internal karena keputusan yang begitu drastis. Sebab sebagai  kolega, saya selama ini melihat Fahri sebagai sosok  yang punya integritas, vokal, jalan pikiran jernih dan lurus. Seharusnya Fahri menjadi satu aset bagi parpol manapun yang memilikinya,” ujarnya.

Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dirinya pun mengaku partainya dan juga anggota koalisi lainnya tidak pernah diinformasikan bahwa PKS sebagai salah satu anggota KMP memecat Fahri yang juga tidak lain adalah sekretaris KMP.

”Mungkin itu dianggap merupakan keputusan internal PKS yang tidak perlu dikomunikasikan dengan KMP,” ujarnya.