Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KH Hasyim Muzadi mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai berbagai potensi konflik yang terjadi di beberapa tempat di Provinsi Jawa Timur.

Dikatakan dia, konflik Sunni-Syiah di dunia telah terbukti menjadi awal terobek-robeknya kaum muslimin bahkan penyebab terobek-robeknya sebuah negara.

Di Indonesia permasalahan tersebut pasti menjadi ancaman terhadap NKRI.

Selanjutnya Muzadi menjelaskan apabila ketegangan sosial yang diakibatkan hujatan ini bersinggungan dengan politik kekuasaan akan terjadi kristalisasi kekuatan antar keduanya kemudian tahap selanjutnya akan terjadi konflik terbuka.

“Inilah yang terjadi di Suriah pada saat sekarang ini. Kalau sudah sampai tahap ini, sudah tidak lagi kelihatan Sunni-Syiah-nya, yang ada hanya penderitaan dan kehancuran kaum muslimin dan negara Islam," jelasnya dalam pesan singkat, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Lebih dalam ia mengatakan bahwa proses menuju konflik terbuka ini dimanfaatkan banyak kaum Islamophobia (musuh Islam dunia) yang diam-diam memperparah arena konflik untuk melakukan devide et impera (pemecah belahan).

Selain itu mereka pun mempersiapkan intervensi pemikiran/militer asing baik blok timur maupun barat atas dalih keamanan dunia.

“Kenyataan pahit inilah yg mendorong berbagai negara Sunni melarang pengembangan Syiah melalui Undang-Undang seperti Sudan, Malaysia, Brunai, apalagi Saudi Arabia yang memang musuh bebuyutannya Syiah," lanjutnya.

Khusus terkait potensi konflik di Jawa Timur, tidak menutup kemungkinan dalam hitungan waktu bisa saja terus menjalar ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan Sumatera Utara Kalau tidak ada formula utuh baik secara kenegaraan atau sosial masyarakat untuk penyelesaiannya.

“Seharusnya PBNU segera turun ke Jatim menyelesaikan masalah sangat rawan ini karena menyangkut keselamatan warga nahdliyin, umat Islam, dan negara," kata Muzadi

“Namun banyak warga nahdliyin yang pesimis PBNU mau menyelesaikannya, karena tampaknya lebih penting bagi-bagi Kartanu ke para Pejabat Tinggi, tidak peduli pejabat tersebut orang NU atau tidak,"katanya.