TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Panitia Muktamar VIII PPP Ermalena Muslim mengatakan bahwa baik Suryadharma Ali (SDA) dan Rommahurmuziy sebagai ketua umum dan sekjen PPP hasil Muktamar Bandung telah membubuhkan tanda tangan persetujuan adanya Muktamar VIII di Pondok Gede.

"Pak SDA dan Pak Rommy sudah tanda tangan dan menyetujui Muktamar ini, kami juga waktu itu pernah ke KPK untuk meminta izin bertemu dengan Pak SDA," jelasnya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Dia menjelaskan bahwa Muktamar VIII merupakan hasil kerja keras berbagai pihak yang menginginkan adanya islah di partai yang berlambang ka'bah tersebut.

Mengingat selama satu setengah tahun telah berkonflik.

Ermalena juga mengatakan bahwa selama pertemuan sebanyak 23 kali antara dua kubu telah menyepakati untuk terjadinya Muktamar tersebut.

Begitu juga dengan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"Dua kubu sudah sepakat saat bertemu Pak Jokowi. Pak Jokowi juga merestui terjadinya islah ini. Sehingga tidak masalah lagi. Doakan saja," tambahnya.

Adanya Muktamar VIII di Asrama Haji Pondok Gede merupakan amanat dari SK Kemenkumham yang menyatakan bahwa kepengurusan yang sah berasal dari pengurus hasil Muktamar Bandung dengan Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekjen Rommahurmuziy.

Meski begitu, Mahkamah Agung melalui keputusannya telah menyatakan bahwa kepengurusan PPP saat ini yang sah adalah hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjen Dimiyati Natakusuma.