TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Adat Papua meminta PKS segera membatalkan keputusan pemecatan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di semua tingkatan.

Pemecatan Fahri menurut Ketua Masyarakat Papua, Yan Piet Yarangan sama dengan pembunuhan demokrasi di Indonesia karena oleh masyarakat Papua, Fahri dianggap sebagai salah seorang pejuang demokrasi yang dikenal oleh masyarakat Indonesia secara umum dan oleh masyarakat Papua secara khusus.

“Kami meminta PKS segera membatalkan keputusannya karena hal ini sangat menimbulkan kecemasan masyarakat Papua untuk berada dalam kerangka NKRI. Jika sosok besar seperti Fahri yang dikenal sejak reformasi sebagai tokoh dan pejuang yang berada dalam lingkaran kekuasaan di Pusat bisa diperlakukan seperti ini, maka bagaimana dengan masyarakat Papua yang jauh dari pusat ? Jika pejuang demokrasi dihambat atau dibunuh kebebasannya,  maka ini sama dengan pembunuhan masa depan indonesia,” ujar Yan Piet Yarangan di Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Dia pun menceritakan salah satu moment dimana masyarakat Papua sangat menghormati Fahri,  yaitu saat masyarakat adat Papua hendak melaksanakan suatu pertemuan demokratis membicarakan masa depan masyarakat adat yang ditindas dan dirampok hak-hak kepemilikannya dengan menyelenggarakan konferensi besar masyarakat adat Papua tahun lalu.

Fahri adalah satu-satunya pejabat pusat yang mendukung langkah itu.

” Banyak yang mengajukan keberatan yang tidak memiliki dasar hukum yang benar dan jujur. Adalah seorang Fahri Hamzah, satu-satunya tokoh yang kemudian berani menjamin bahwa konferensi besar masyarakat adat Papua adalah wadah demokrasi yang harus dihormati dan didukung demi kemajuan Indonesia yang lebih cepat dan manusiawi. Dia pun menghubungi semua pihak dan menjelaskan hal ini,” katanya.

Masyarakat Papua pun mengenal Fahri sebagai tokoh yang pluralis, demokratis, humanis dan dapat menangkap apa  yang  diderita rakyat.

Fahri juga dikenal sebagai sosok yang konsisten dalam berpikir, bertindan dan berkarya.

”Kami menilai Fahri adalah tokoh penerus dari orang-orang hebat seperti BJ Habibie dan Gus Dur yang sangat demokratis, pluralis, humanis dan dapat menangkap roh penderitan rakyat,” ujarnya.

Dia pun menyesali langkah PKS memecat Fahri dari DPR karena bagaimanapun DPR adalah lembaga legislatif yang merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan dan bukan mewakili wilayah-wilayah tertentu saja di Indonesia sehingga alasan sikap Fahri yang berani bicara apa adanya dianggap tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

”Indonesia itu beragam, kalau orang Timur yah gaya bicaranya seperti Fahri, jangan dianggap kalau berani berbicara lantang dan jujur seperti Fahri dianggap tidak berbudaya Indonesia,” katanya.