TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Manager International NGO for Indonesia Development (INFID), Siti Khoirun Nikmah, mengatakan seharusnya pejabat publik yang namanya disebut dalam Panama Papers mengikuti jejak Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson.

PM Islandia mengundurkan diri dari jabatannya setelah didesak oleh warganya karena terlibat dalam skandal Panama Papers.

"Ini bukan masalah sah atau tidaknya perusahaan dia. Tapi masalah etika dan moral pejabat publik. Harusnya pejabat negara yang namanya disebut dalam Panama Papers harus mengikuti jejak PM Islandia," jelasnya saat diskusi di Kantor Transparency International Indonesia (TII), Jakarta, Minggu (10/4/2016).

Menurutnya, pemerintah atau intansi terkait dapat menyelidiki harta yang didapatkan oleh penyelenggara negara bukan hanya dari LHKPN yang diberikan kepada KPK.

Tapi juga dapat melakukan investigasi harta tersebut berasal.

Besar kemungkinan, kata Nikmah, harta tersebut berasal dari perusahaan yang didirikan di negara-negara Tax Haven untuk menghindari pajak di dalam negeri.

"Memeriksanya harus mendalam. Jangan hanya berada di tataran permukaan saja jangan juga hanya dilihat dari LHKPN saja. Kalau hanya klarifikasi semua orang bisa," tambahnya.

Diketahui bahwa beberapa nama besar di Indonesia tersebut seperti Aburizal Bakrie, Djan Faridz, Rini Soemarno, Ahmad Kalla, Sandiaga Uno, Riza Chalid dan Joko S Candra.