TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty memimpin delegasi Indonesia ke Sidang Ke-49 Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (Commission on Population and Development / CPD) yang akan diselenggarakan di New York pada 11 sampai 15 April 2016.

Sidang Tahun 2016 yang diketuai Dr. Mwaba Patricia Kasese-Bota dari Zambia mengambil tema Strengthening the demographic evidence base for Post-2015 Development Agenda.

CPD, merupakan sebuah komisi fungsional yang dibentuk oleh ECOSOC (Economic and Social Council) yakni organisasi dibawah PBB yang mengurusi masalah ekonomi dan sosial. CPD memiliki tugas utama menindaklanjuti program aksi yang diamanatkan International Conference on Population and Development (ICPD).

Selaku komisi fungsional yang membantu ECOSOC, CPD juga berfungsi melakukan pengawasan, peninjauan dan evaluasi implementasi program dalam lingkup nasional, regional maupun internasional serta memberi masukan kepada ECOSOC. Komisi ini terdiri dari 47 negara anggota, dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial untuk jangka waktu empat tahun atas dasar distribusi geografis.

Perwakilan harus memiliki latar belakang yang relevan dalam populasi dan pembangunan.

Anggota CPD dari kelompok Asia Pasifik tahun ini adalah Bangladesh, RRT, Iran, Irak, Jepang, Malaysia, Mongolia, Oman, Pakistan dan Filipina. Saat ini Indonesia sebagai observer sebelumnya Indonesia pernah menjadi anggota pada periode 2001-2013.

Sementara delegasi dari Indonesia selain dari BKKBN juga dari Kementerian Luar Negeri RI dan Sekretariat Kabinet RI.

Indonesia memberikan statement dalam sidang CPD kali ini diantaranya adalah sangat mendukung penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempercepat pengelolaan data sehingga mampu meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu.

Kondisi nasional, kapasitas, dan prioritas pembangunan harus diperhitungkan dan tercermin dalam indikator. Dalam hal akses data harus menghormati kedaulatan nasional, keamanan, dan saling menguntungkan. Untuk pengumpulan data, Indonesia akan menekankan pada kebutuhan informed consent mempertimbangkan isu-isu sensitif, etika dan nilai-nilai, usia, dan prosedur medis.

Dalam sesi debat umum dan penyampaian pengalaman tiap negara, pada agenda ini masing-masing negara diharapkan menyampaikan pengalaman nasional dan memberikan masukan terkait upaya nasional dalam rangka mencapai tujuan yang tertera pada PoA ICPD guna memperkuat demographic evidence base dalam agenda pembangunan paska-2015.

Pada sesi ini Indonesia menyampaikan pengalamannya dalam penggunaan basis data demografi pada perencanaan pembangunan nasional secara makro melalui penggunaan data sensus dan juga data survey rumah tangga.

Sedangkan untuk level mikro dalam pembangunan disetiap sektor menggunakan hasil statistik yang rutin dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia telah menyelaraskannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Terkait dengan implementasi dari SDGs, harus mengedepankan rasa memiliki dari level akar rumput dan juga penting adanya keterlibatan dan kemitraan dari seluruh stakeholders termasuk didalamnya pemerintah daerah.

Selain itu pemerintah pusat harus konsisten memainkan peran penting dalam memfasilitasi, kooordinasi dan pemberdayaan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan SDGs.

Indonesia mendorong untuk memperkuat institusi nasional untuk mengumpulkan data bagi Post-2015 Development Agenda, dan juga mendorong PBB untuk memberikan dukungan meningkatkan kapasitas tiap Negara anggota CPD, dengan Negara lain tidak terbatas pada kerjasama selatan-selatan.

Indonesia menyampaikan bahwa tujuan, target dan indikator SDGs harus jelas, terukur dan dapat dicapai karena setiap Negara memiliki kekhususan masing-masing (No one fits all approach).

Indonesia mengakui bahwa belum ada indikator SDGs yang sudah disetujui, oleh karena itu Indonesia sangat mendukung PBB untuk segera menyelesaikan indikator SDGs.