TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Dua anggota Komisi Kejaksaan (Komjak) mendatangi kantor KPK, Jakarta, Senin (11/4/201) siang, untuk mengkonfirmasi kabar jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pagi tadi.

Tiga pimpinan KPK yang ditemui mereka, membenarkan jaksa perempuan berinisial D terjaring OTT di kantor Kejati Jabar pada pukul 07.00 WIB usai serah terima uang ratusan juta rupiah. Uang tersebut diduga terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani di Kabupaten Subang.

"Jadi, yang sekarang baru satu orang yang sedang dilakukan pemeriksaan di dalam, berinisial D," kata anggota Komisi Kejaksaan, Barita LH Simanjuntak saat meninggalkan kantor KPK, seusai pertemuan.

Menurut Barita, kedatangan pihaknya ini sekaligus dalam rangka kontrol terhadap kinerja dan perilaku jaksa. Ia datang bersama komisioner Komjak, Yuswa Kusuma AB dan ditemui oleh pimpinan KPK, Agus Rahardjo, Laode M Syarif dan Saut Situmorang

Dari informasi yang dihimpun, jaksa D tersebut adalah jaksa penuntut Kejati Jabar, Deviyanti Rochaeni.

Dari mulut pimpinan KPK, komisioner Komjak juga baru mengetahui OTT komisi anti-rasuah kali ini turut menangkap rekan jaksa D, yakni jaksa berinisial F.

Dia merupakan mantan jaksa Kejari Jabar dan kini bertugas di kejaksaan di Jawa Tengah. Diduga kedua oknum jaksa tersebut bekerjasama dalam pemulusan suatu proses tugas jaksa dalam penanganan perkara korupsi di wilayah Subang.

Kini, tim Satgas KPK tengah membawa jaksa F menuju ke kantor KPK, Jakarta.

"Satu orang lagi sedang ditunggu kedatangannya karena sudah pindah tugas ke Jawa Tengah. Tapi perkaranya berkaitan dengan perkara di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kasusnya disebutkan (pimpinan KPK) berkaitan dengan Subang. Nanti teknis penanganannya dari KPK karena ini sudah ditangani KPK," jelas Barita.

Barita enggan menceritakan lebih lanjut perihal kasus yang 'dimainkan' oleh kedua oknum jaksa tersebut, termasuk saat dikonfirmasi tentang kasus dugaan korupsi Badan Penyelenggara Jamina Sosial (BPJS) Kabupaten Subang.

Pun demikian saat dikonfirmasi tentang penyelenggara negara atau kepala daerah di Kabupaten Subang yang turut terjaring OTT KPK karena diduga sebagai pihak pemberi uang.

"Kami hanya memastikan, mengklarifikasi hanya yang berkaitan dengan jaksa. Karena tugas Komisi Kejaksaan adalah yang berkaitan dengan sikap dan perilaku jaksa," ujarnya.