TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Unjuk rasa yang dilakukan oleh eks fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) agar menjadi pendamping desa tanpa seleksi mendapat tanggapan dari Anggota Komisi V DPR, Neng Eem Marhamah.

Wakil dari daerah pemilihan Jawa Barat III itu mengatakan, peraturan yang berjalan sekarang adalah produk hukum yang dibuat salah satunya untuk memperbaiki yang kurang dari sistem sebelumnya.

“Seharusnya kita menghormati aturan dan taat hukum. Seharusnya semua pihak, termasuk teman-teman PNPM mengikuti prosedur seperti melalui proses seleksi sebagaimana juga dilakukan pendamping desa lainnya,” kata Neng Eem, kepada wartawan, Selasa (12/4/2016).

Ia juga menyayangkan cara-cara yang dilakukan oleh sebagian eks PNPM karena seolah seperti tidak mengedepankan rasio.

Meski ia melihat, tak semua anggota PNPM begitu.

“Sebagian lho ya. Tidak semuanya," ujarnya.

Ia pun berharap, eks PNPM melihat contoh dari teman PNPM lain yang mengikuti prosedur.

“Saya juga mendengar, ada eks PNPM yang mengikuti seleksi pendampingan desa. Karena itu, belajarlah dari teman-teman PNPM lain yang juga melakukan seleksi,“ ujarnya.

Eem juga menyoroti bahwa unjuk rasa tak akan menyelesaikan masalah.

Ia bahkan memberi gambaran bahwa seleksi membuat kualitas pendampingan desa menjadi lebih baik.

“Kita harus terus-menerus melakukan perbaikan terhadap sistem pembangunan, termasuk sistem perekrutannya,” ujarnya.

Sementara, Pengamat Politik dari Unpad Idil Akbar menilai, aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan dirinya dari Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD) di Istana Negara itu sarat bermuatan politis.

Menurutnya, ada upaya dari salah satu partai di Kabinet Kerja dan didorong oknum kader yang ingin merebut kursi Kemendes dari tangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Sinyalemen tersebut menurut saya memang cukup kuat bahwa ada upaya pihak tertentu untuk menggoyang kursi Mendes. Apalagi nama Budiman Sujatmiko sudah disebut-sebut akan menggantikan Mendes saat ini," ujar Idil.