TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menebar isyarat perombakan kabinet jilid II. Kali ini, berada di hadapan petani, nelayan hingga pejabat pemerintah kabupaten, provinsi, BUMN dan BUMD, Jokowi memastikan tidak akan ragu untuk mencopot menteri yang tidak bekerja sesuai irama pemerintahan kabinet Kerja.

"Copot, ganti. Taruh yang baru yang mau kerja untuk rakyat," ujar Jokowi ketika memberikan sambutan acara peluncuran Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Desa Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4).

Sejumlah menteri turut mendampingi saat isyarat perombakan kabinet dilontarkan Jokowi. Mereka yang hadir antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Puspa Yoga, Menteri Koordinator Bidang Perekomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.

Pernyataan Jokowi perihal perombakan kabinet itu bermula dari persoalan akses modal oleh rakyat. Ia menyebut, pemerintah telah menurunkan bunga kredit usaha bagi rakyat dan usaha kecil. Bunga rendah itu bisa dimanfaatkan rakyat untuk mengerek taraf ekonomi.

"Kalau mengalami kesulitan (mengakses modal untuk usaha), sampaikan. Kalau ada yang mempersulit, tahu sendiri. Sudah, kita enggak ada waktu lagi untuk urus hal-hal kayak gitu," ungkap Jokowi.

Jokowi lalu membeberkan rencana pemerintah merombak kabinet saat berada di lokasi pengepulan bawang di Desa Luwung Ragi, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengemukakan, wacana perombakan kabinet terus dibicarakan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, pembicaraan itu hingga kini belum menemui keputusan final.

"Sampai saat ini, kita bahas terus (dengan Kalla). Hanya, sampai saat ini belum (diputuskan)," ujar Jokowi seraya enggan menjawab pertimbangan utama mencopot menteri.

Jokowi beberapa hari terakhir telah menemui ketua umum partai politik. Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto pada Kamis (31/3) lalu. Pertemuan mereka terkonfirmasi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Kok kamu tahu?" ujar mantan Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) kala itu.

Satu hari berselang, giliran pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertamu ke Istana. Kali ini agenda pertemuan disampaikan kepada awak media yang meliput di Istana Kepresidenan. Saat itu, Romahurmuziy, Ketua Umum terpilih Muktamar VIII PPP enggan membeberkan isi persamuhan.

"Tidak semua bisa saya sampaikan di sini. Nantilah, saya enggak pas menyampaikannya," ujar dia.

Jokowi lalu bertemu petinggi Partai Golkar pada Sabtu (2/4). Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono dan versi Munas Bali Aburizal Bakrie datang menemui Jokowi di Istana. Mantan Wali Kota Solo itu lalu disebut-sebut bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Jumat (8/4).

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Teten Masduki menegaskan, menteri-menteri di Kabinet Kerja tetap bekerja secara optimal. Para menteri dipastikan tidak akan terpengaruh oleh isu reshuffle.

"Saya kira menteri bekerja seperti biasa. Tidak terpengaruh. Kan Pak Presiden sudah menyampaikan para menteri agar terus bekerja dan tidak usah terganggu dengan isu reshuffle," ucap Teten.

Teten sendiri menolak untuk berkomentar terkait reshuffle. Hal tersebut dianggap Teten merupakan wewenang Presiden.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak menampik bahwa Presiden Joko Widodo akan merombak kabinet alias reshuffle jilid II. Namun, reshuffle merupakan wewenang penuh Presiden Jokowi, sehingga segala prosesnya pun hanya Presiden sendiri yang mengetahuinya.

"Intinya, karena itu kewenangan sepenuhnya Presiden, Presiden berdiskusi dengan orang-orang di sekeliling beliau. Kapan waktunya dan siapa orangnya, itu sepenuhnya Presiden," ujar Pramomo. (kompas.com/tribunnews/nico manafe)