Kendati Petral akhirnya dibubarkan, keberadaan Petral yang berbasis di Singapura ditujukan untuk memudahkan negosiasi pengadaan bahan bakar minyak.

Ia menambahkan, perusahaan luar negeri juga pernah digunakan untuk membeli pesawat luar negeri.

"Jadi tidak semua salah. Jangan dikatakan nama yang ada di Panama Papers semua salah," ungkapnya.

Mantan Menko Kesra ini mengatakan, dokumen yang dikeluarkan International Consortium of Investigative Journalists juga memuat disclaimer.

Disebutkan, sejumlah nama yang berada di dalam dokumen, tidak berarti melanggar hukum.
Oleh karena itu, tambah Kalla, nama-nama yang disebut dalam Panama Papers itu tidak mesti memberi klarifikasi.

"Kalau ada bukti salah, orang tersebut boleh dipanggil pihak pajak," katanya.

Airlangga Hartanto, Politisi Golkar yang kini duduk di Komisi XI juga angkat suara perihal Panama Papers.

Apalagi, nama Anggota DPR RI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan itu tercantum dalam Panama Papers.

"Tidak benar itu saya merasa punya utang malah di luar negeri?" kata Airlangga menyikapi tudingan perusahaan atau asetnya di luar negeri demi menghindari pajak.

Pria kelahiran Surabaya 54 tahun silam ini mengaku, menggeluti bisnis keuangan.

Menggunakan label Buckley Development Corporation, Airlangga menyebut, perusahaan Special Purpose Vehicle (SPV) tersebut, justru untuk memikat perusahaan luar negeri berinvestasi di Indonesia.

"Ya saya kan punya aset management di luar negeri yang listingnya di Irlandia. Tapi kapital marketnya di Indonesia," ujarnya.

Airlangga menyebut, Indonesia menganut world wide tax income. Itu berarti, pemasukan aset di luar negeri yang dimiliki wajib pajak, juga harus dilaporkan di pajak Indonesia.

Sementara Singapura menganut sistem residen, dimana penghasilan di luar negeri yang dimiliki warganya tidak dikenakan pajak.