TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Pengarah (Steering Committee) Munas Golkar bakal melakukan terobosan dengan cara para calon Ketua Umum Golkar diharapkan menyumbang sejumlah dana untuk membiayai Munas mendatang.

Menyikapi hal tersebut, politisi senior Golkar berharap penyelenggaraan Munas bisa benar-benar bersih, efektif, demokratis, dan berkeadilan.

‘’Kita apresiasi langkah positif yang diambil panitia. Cara-cara bergotong royong ini harus kita bangkitkan lagi supaya munasnya berlangsung bersih dan demokratis. Cuma mesti transparan,’’ ungkap politisi senior Partai Golkar, Achmad Moestahid Astari.

Mantan Wakil Sekjen Golkar ini menambahkan masalah uang trasport, akomodasi, dan tiket, selama ini dijadikan alasan untuk bermain politik uang pada setiap pergantian ketua umum.

Para caketum selalu berlomba-lomba untuk mencari simpati dari peserta munas dengan cara memberi uang agar mereka memilih dirinya.

Menurut Moestahid cara-cara bersaing yang tidak sehat ini harus dihentikan dan perlu dicari cara berkompetisi yang lebih sehat, transparan dan adil, supaya ketua umum terpilih, benar-benar figur pemimpin pejuang, berakhlak mulia, mumpuni, dan tangguh, bukan pemimpin salon.

‘’Saya setuju. Ini tradisi politik baik yang mesti kita kembangkan. Cuma ya itu pelaksanaannya harus transparan dan ada pertanggungjawabannya. Angka Rp20 miliar itu belum final. Saya kira tidak sebesar itu. Masih perlu dibicarakan lagi dan disesuaikan dengan jumlah harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK terutama bagi pejabat negara yang mau maju sebagai caketum Golkar,’’ papar Moestahid.

Mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR ini berpesan kepada panitia munas agar bekerja sepenuh hati agar Golkar benar-benar bangkit dari keterpurukan.

‘’Tutup semua lobang yang bisa dimanfaatkan untuk poliik uang. Komite Etik harus benar-benar bekerja keras, jujur dan tanpa pandang bulu. Caketum yang terbukti bermain kotor, jangan dikasih ampun, harus didiskualifikasi,’’ kata Moestahid.

Politisi senior Golkar lainnya, Ahmadi Noor Supit yang kini jadi tim Sukses Ade Komaruddin mendukung aturan yang ditetapkan panitia pengarah Munas Golkar.

Menurutnya tidak masalah para caketum diwajibkan urunan asal penyelenggaraannya netral dan transparan.

‘’Selama dilakukan terbuka, tidak ada masalah. Tapi harus transparan. Dari mana sumber uangnya dan untuk apa peruntukannya, semuanya harus jelas dan diauit supaya makin mantap,’’ ujar Noor Supit.

Supit setuju-setuju saja dengan ide-ide cemerlang panitia pengarah, cuma harus ada penjelasan yang rinci dari panitia supaya permasalahannya jadi klir.

‘’Tidak ada masalah diminta patungan Rp20 miliar asalkan transparan,’’ kata Supit yang kini menjabat Ketua Komisi XI DPR itu.