Politisi kawakan asal Jabar Lily Asdjidiredja juga sepakat dengan langlah-langkah yang diambil panitia pengarah Munas Golkar untuk mencegah politik uang dalam munas Golkar mendatang.

Ia berpendapat, ide agar para caketum Golkar urunan untuk membiayai munas, bagus-bagus saja, asalkan transparan dan ada pertanggung jawabannya.

‘’Saya setuju karena tujuannya menutup lobang-lobang politik uang yang mungkin timbul. Ini bagus, apalagi semua uang yang keluar dan masuk akan diaudit,’’ tegas Lily Asdjudiredja.

Seperti diberitakan sebelumnya, rapat panitia pengarah munas Golkar yang diadakan di kantor DPP Golkar, Slipi, kemarin, telah membahas tiga kebutuhan munas yang pembiayaannya harus dijamin.

Ketiga kebutuhan itu adalah beaya soliasisasi sebelum munas, beaya acara debat kandidat yang ditayangkan secara langsung di stasiun televisi nasional dan biaya penyelenggaraan munas.

‘’Panitia pengarah telah sepakat bahwa ada beaya yang memang harus ditanggung oleh semua kandidat ketum. Besar angkanya masih kita diskusikan. Kami bukan memungut beaya karena tidak ada uang untuk menyelenggarakan munas, tetapi untuk membatasi praktik politik uang,’’ jelas Ketua Panitia Pengarah Munas Golkar Nurdin Halid.

Nurdin menjelaskan dari tiga kebutuhan munas itu para kandidat caketum akan diberi tanggung jawab pembiayaan dengan besaran tertentu.

Ia menjamin, pemberian sumbangan dapat dipertanggung jawabkan, karena akan melibatkan akuntan independen untuk mengaudit keluar masuknya uang di kas panitia.

Sejauh ini ada tiga skema yang direncakan panitai pengarah dan akan diputuskan dalam waktu dekat. Perrtama, seluruh proses soliasikan munas sampai ajang debat kandidat, menjadi tanggung jawab para calon ketum.

Sedangkan biaya penyelenggaraan munas ditanggung DPP Partai, sumbernya dapat dari sumbangan kader, pengurus partai, atau panitia munas.

Kedua, seluruh proses mulai dari sosialisasi, debat, hingga penyenggaraan munas ditanggung sepenuhnya oleh kandidat. Ketiga, seluruh proses sosialisasi dan debat serta setengah beaya penyelenggaraan munas, dibiayai oleh para kandidat.

‘’DPP Partai hanya menanggung setengh dari beaya penyelenggaraan munas,’’ ujar Nurdin.