TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Pengarah (Steering Committee) Munas Golkar bakal melakukan terobosan dengan cara para calon Ketua Umum Golkar diharapkan menyumbang sejumlah dana untuk membiayai Munas mendatang.

Menyikapi hal tersebut, politisi senior Golkar berharap penyelenggaraan Munas bisa benar-benar bersih, efektif, demokratis, dan berkeadilan.

‘’Kita apresiasi langkah positif yang diambil panitia. Cara-cara bergotong royong ini harus kita bangkitkan lagi supaya munasnya berlangsung bersih dan demokratis. Cuma mesti transparan,’’ ungkap politisi senior Partai Golkar, Achmad Moestahid Astari.

Mantan Wakil Sekjen Golkar ini menambahkan masalah uang trasport, akomodasi, dan tiket, selama ini dijadikan alasan untuk bermain politik uang pada setiap pergantian ketua umum.

Para caketum selalu berlomba-lomba untuk mencari simpati dari peserta munas dengan cara memberi uang agar mereka memilih dirinya.

Menurut Moestahid cara-cara bersaing yang tidak sehat ini harus dihentikan dan perlu dicari cara berkompetisi yang lebih sehat, transparan dan adil, supaya ketua umum terpilih, benar-benar figur pemimpin pejuang, berakhlak mulia, mumpuni, dan tangguh, bukan pemimpin salon.

‘’Saya setuju. Ini tradisi politik baik yang mesti kita kembangkan. Cuma ya itu pelaksanaannya harus transparan dan ada pertanggungjawabannya. Angka Rp20 miliar itu belum final. Saya kira tidak sebesar itu. Masih perlu dibicarakan lagi dan disesuaikan dengan jumlah harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK terutama bagi pejabat negara yang mau maju sebagai caketum Golkar,’’ papar Moestahid.

Mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR ini berpesan kepada panitia munas agar bekerja sepenuh hati agar Golkar benar-benar bangkit dari keterpurukan.

‘’Tutup semua lobang yang bisa dimanfaatkan untuk poliik uang. Komite Etik harus benar-benar bekerja keras, jujur dan tanpa pandang bulu. Caketum yang terbukti bermain kotor, jangan dikasih ampun, harus didiskualifikasi,’’ kata Moestahid.

Politisi senior Golkar lainnya, Ahmadi Noor Supit yang kini jadi tim Sukses Ade Komaruddin mendukung aturan yang ditetapkan panitia pengarah Munas Golkar.

Menurutnya tidak masalah para caketum diwajibkan urunan asal penyelenggaraannya netral dan transparan.

‘’Selama dilakukan terbuka, tidak ada masalah. Tapi harus transparan. Dari mana sumber uangnya dan untuk apa peruntukannya, semuanya harus jelas dan diauit supaya makin mantap,’’ ujar Noor Supit.

Supit setuju-setuju saja dengan ide-ide cemerlang panitia pengarah, cuma harus ada penjelasan yang rinci dari panitia supaya permasalahannya jadi klir.

‘’Tidak ada masalah diminta patungan Rp20 miliar asalkan transparan,’’ kata Supit yang kini menjabat Ketua Komisi XI DPR itu.

Politisi kawakan asal Jabar Lily Asdjidiredja juga sepakat dengan langlah-langkah yang diambil panitia pengarah Munas Golkar untuk mencegah politik uang dalam munas Golkar mendatang.

Ia berpendapat, ide agar para caketum Golkar urunan untuk membiayai munas, bagus-bagus saja, asalkan transparan dan ada pertanggung jawabannya.

‘’Saya setuju karena tujuannya menutup lobang-lobang politik uang yang mungkin timbul. Ini bagus, apalagi semua uang yang keluar dan masuk akan diaudit,’’ tegas Lily Asdjudiredja.

Seperti diberitakan sebelumnya, rapat panitia pengarah munas Golkar yang diadakan di kantor DPP Golkar, Slipi, kemarin, telah membahas tiga kebutuhan munas yang pembiayaannya harus dijamin.

Ketiga kebutuhan itu adalah beaya soliasisasi sebelum munas, beaya acara debat kandidat yang ditayangkan secara langsung di stasiun televisi nasional dan biaya penyelenggaraan munas.

‘’Panitia pengarah telah sepakat bahwa ada beaya yang memang harus ditanggung oleh semua kandidat ketum. Besar angkanya masih kita diskusikan. Kami bukan memungut beaya karena tidak ada uang untuk menyelenggarakan munas, tetapi untuk membatasi praktik politik uang,’’ jelas Ketua Panitia Pengarah Munas Golkar Nurdin Halid.

Nurdin menjelaskan dari tiga kebutuhan munas itu para kandidat caketum akan diberi tanggung jawab pembiayaan dengan besaran tertentu.

Ia menjamin, pemberian sumbangan dapat dipertanggung jawabkan, karena akan melibatkan akuntan independen untuk mengaudit keluar masuknya uang di kas panitia.

Sejauh ini ada tiga skema yang direncakan panitai pengarah dan akan diputuskan dalam waktu dekat. Perrtama, seluruh proses soliasikan munas sampai ajang debat kandidat, menjadi tanggung jawab para calon ketum.

Sedangkan biaya penyelenggaraan munas ditanggung DPP Partai, sumbernya dapat dari sumbangan kader, pengurus partai, atau panitia munas.

Kedua, seluruh proses mulai dari sosialisasi, debat, hingga penyenggaraan munas ditanggung sepenuhnya oleh kandidat. Ketiga, seluruh proses sosialisasi dan debat serta setengah beaya penyelenggaraan munas, dibiayai oleh para kandidat.

‘’DPP Partai hanya menanggung setengh dari beaya penyelenggaraan munas,’’ ujar Nurdin.