TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar skandal proyek infrastruktur jalan Tehoru-Laimu senilai Rp 41 miliar di Maluku Utara patut diapresiasi.

Lembaga antirasuah ini diharapkan dapat mengungkap, menangkap siap oknum dibalik Damayanti Wisnu Putranti terkait bagi-bagi fee di proyek jalan ini.

Dalam pengungkapan yang dilakukan KPK terungkap, meski Damayanti politisi baru, tapi gerakannya sudah lincah bermain di proyek-proyek besar.

Peneliti anggaran dari Centre for Budget Analisys (CBA), Uchok Sky Khadafi menyatakan, pernyataan Damayanti yang sudah dipecat PDI-P pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Januari 2016, harus bisa dibuktikan kebenarannya.

"Pernyataan itu bisa jujur namun bisa pula ditambah-tambahi. Di sini bahayanya kalau dia (Damayanti) berbohong. Karena dia bicara dalam persidangan yang di atas sumpah. Konsekeunsinya enggak main-main," kata Uchok kepada wartawan, Jumat (15/4/2016).

Uchok mengaku, heran dengan Damayanti, sebagai anggota DPR yang baru terpilih, namun seperti pemain berpengalaman di segala proyek.

"Ini bukan hanya mencoreng DPR, namun semua partai politik. Saya kira, KPK perlu membuktikan kebenaran pengakuannya. Termasuk menyeret siapa dibalik Damayanti ini," harap Uchok.

Menurutnya, sebagai orang baru, Damayanti tentunya lebih mudah menjalin perkawanan anggota DPR yang baru juga. Sementara dengan anggota DPR yang lebih senior, tentunya kurang begitu akrab.

Sehingga, wajar bila banyak pimpinan maupun anggota DPR yang baru masuk, terseret dalam pusaran korupsi fee proyek infrastruktur.

"Tentunya nanti akan ketahuan bohong atau tidak celotehan Yanti ini. Biar KPK tangani dulu," paparnya.

Internal PDI-Perjuangan sudah mengingatkan seluruh kader yang lolos menjadi wakil rakyat, termasuk Damayanti untuk tidak bermain-main proyek. Bahkan Damayanti pun sempat diancam akan dipindah komisi.

Sayangnya, teguran keras itu, sebatas masuk telinga kanan, dan keluar telinga kiri. Sampai akhirnya, Damayanti diciduk KPK.

"Kita minta kasus ini bisa diungkap tuntas sehingga bisa diketahui siapa dalang dalam kasus bagi-bagi fee jalan ini," papar Uchok.

Damayanti sebelumnya dikenal sebagai politikus PDI Perjuangan dari Jawa Tengah, dipercaya membidangi Kepala Departemen Pertanian dan Perikanan di partainya sebelum dipecat.

Damayanti dikenal fasih di bidang pertanian dan terlibat langsung memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada petani dan peternak.

"Kiprah Yanti ini perlu ditelaah kembali, dan siapa yang dibalik mafia proyek ini,"pungkas Uchok.