Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon memawacanakan pembentukan Pansus RS Sumber Waras. Menanggapi hal itu, peneliti Formmapi Lucius Karus mempertanyakan kepantasa pembentukan Pansus tersebut.

"Saya kira kerja DPR mesti dimulai dengan kewarasan. Waras terkait seberapa pantas mereka membentuk Pansus dalam kasus RS Sumber Waras. Waras juga menyangkut kemurnian tujuan dari Pansus tersebut. Apakah DPR memang menginginkan kasus tersebut semakin terang atau sebaliknya mau mengaburkan kasus Sumber Waras," terang Lucius melalui pesan singkat, Rabu (20/4/2106).

Ia menjelaskan alasan membentuk Pansus Sumber Waras mesti dilandasi kewarasan. Pasalnya, Kasus RS. Sumber Waras sebenarnya menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD DKI. Kasus itu dalam kaitan dengan penggunaan dana APBD DKI untuk pembelian lahan di area RS Sumber Waras.

"Jelas sekali pangkal kasus ini sehingga lembaga mana yang harus berurusan mestinya sudah terang dengan sendirinya," tuturnya.

Apalagi, DPRD DKI sudah menginisiasi pembentukan Pansus RS Sumber Waras ini. Jadi, kata Lucius, tugas wakil rakyat tidak untuk mengawasi kerja eksekutif di DKI sudah dilakukan DPRD.

Bahwa sebagai wakil rakyat, Lucius tidak mempermasalahkan DPR RI juga punya kepedulian pada kasus itu. Anggota DPR tinggal berkoordinasi dengan anggota DPRD melalui anggota fraksi masing-masing.

"Bisa jadi niat Komisi III melakukan pengawasan terhadap Sumber Waras dilandasi oleh ketidakpercayaan mereka atas integritas anggota DPRD. Apalagi setelah tertangkapnya Sanusi yg adalah kader Gerindra, mungkin membuat Fadli dan kawan-kawan merasa perlu untuk mengambil alih," imbuhnya.

Tetapi, Lucius tetap mempertanyakan apakah anggota DPR lebih tinggi legalitas atau integritasnya dari Anggota DPRD. Contohnya, kata Lucius, tangkap tangan karena korupsi saja sudah mengangkut beberapa anggota DPR.

"Lalu legitimasi apa yang membuat DPR RI percaya diri bisa mencarikan jalan keluar yang objektif untuk kasus Sumber Waras?" tanyanya.

Alih-alih melakukan pengawasan, Lucius justru cenderung melihat Pansus Sumber Waras hanya akan menjadi ruang kepentingan politik yang akan dimainkan DPR menjelang pelaksanaan Pilgub DKI.

"Jika Pansus didorong oleh semangat kepentingan politik, maka tak ada harapan Pansus yang dibentuk Komisi III akan bisa menjadi solusi untuk Sumber Waras," ungkapnya.