TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia kembali berkiprah pada sidang tahunan Komisi Kependudukan dan Pembangunan (Commission on Population and Development/CPD) ke-49 yang berlangsung di Markas Besar PBB New York.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty sebagai Ketua Delegasi RI, telah berbagi pengalaman nasional dan harapan Indonesia terkait upaya perbaikan manajemen data kependudukan dalam mendukung implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan paska 2015 (Sustainable Development Goals/SDGs).

Usulan yang penting disampaikan adalah Indonesia, menurutnya, berkomitmen untuk terus memperbaiki manajemen data kependudukan melalui berbagai cara.

Oleh karena itu, Indonesia akan memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu pengumpulan data dalam sensus penduduk. Saat ini, Indonesia tengah membentuk Forum Data Kependudukan untuk memfasilitasi koordinasi dan pertukaran informasi antar pemangku kepentingan di bidang kependudukan.

Surya Chandra menjelaskan Rencana Pembangunan Nasional Indonesia telah disesuaikan dengan target yang ada pada SDGs.

"Untuk memenuhi target-target SDGs dibutuhkan data dan informasi berkualitas agar dapat mengukur kemajuan proses pembangunan nasional dalam kaitannya dengan capaian SDGs," kata Surya Chandra dalam keterangan yang diterima, Kamis (21/4/2016).

Dirinya menyebutkan, Indonesia sangat mendukung penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempercepat pengelolaan data sehingga mampu meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu.

Kondisi nasional, kapasitas, dan prioritas pembangunan harus diperhitungkan dan tercermin dalam indikator. Dalam hal akses data harus menghormati kedaulatan nasional, keamanan, dan saling menguntungkan.

Untuk pengumpulan data, Indonesia akan menekankan pada kebutuhan informed consent mempertimbangkan isu-isu sensitif, etika dan nilai-nilai, usia, dan prosedur medis.

Usulan kedua adalah program di level lini lapangan harus diperkuat. Pemerintah daerah harus memperoleh penguatan kapasitas. Indonesia mengharapkan PBB memberi bantuan kepada negara berkembang terkait penguatan kapasitas terkait data basis kependudukan, antara lain melalui kerjasama selatan selatan.

Indikator yang dikumpulkan utk mengukur SDGs harus terukur, jelas, dan realistis, tanpa memungkiri bahwa tiap negara memiliki keunikan tersendiri sesuai prioritas program pembangunannya. Tidak ada ukuran yang dapat berlaku untuk seluruh negara. Namun saat ini indikator yang pasti untuk mengukur SDGs belum ditetapkan.
Untuk itu Indonesia mengimbau UNStat segera menetapkannya sesuai kesepakatan seluruh negara.

Untuk diketahui, CPD adalah forum utama antar pemerintah di PBB yang membahas upaya pemajuan isu-isu kependudukan dan pembangunan. CPD sesi ke-49 tahun 2016 ini bertemakan 'Penguatan data kependudukan untuk mendukung agenda pembangunan paska 2015'.

Dalam forum ini Delegasi Indonesia diwakili oleh BKKBN, Kemlu dan Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB di New York.