Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Iuran untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dianggap sesuatu yang biasa diterapkan Partai Golkar.

Hal tersebut diamini Ketua Penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Theo L Sambuaga.

Kepada wartawan usai menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (21/4/2016), ia menyebut bahwa penyelenggaraan Munaslub membutuhkan biaya.

Iuran menjadi satu pilihan sebagai sumber dana.

"Untuk selenggarakan Munas ini perlu biaya, kita akan laksanakan jadi kita tanggung bersama," katanya.

Tidak hanya bagi para calon ketua umum (Caketum), para pengurus partai berlambang pohon beringin itu, serta semua peserta Munaslub idealnya juga harus membantu penyelenggaraan Munas melalui iuran.

Ia juga mengakui, bahwa dalam penyelenggaraan acara sejenis sebelumnya, penarikan iuran juga dilakukan terhadap para kader.

Namun Theo tidak mau menyebutkan kisaran iuran tersebut.

"Munas sebelumnya termasuk saweran itu ada, tapi mungkin tak terlalu menonjol," jelasnya.

Agar lebih jelas, maka kali ini iuran akan ditetapkan jumlahnya.

Hal itu merupakan bagian dari usulan panitia Munaslub yang telah mengusulkan iuran Rp 20 miliar untuk calon ketua umum dan sekitar lima miliar.

Nominal iuran belakangan turun lagi menjadi Rp 5-10 miliar.

Usulan tersebut rencanannya akan dibahas bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Dalam forum tersebut akan diputuskan apakah usulan soal iuran tersebut akan diterima atau justru tidak dihiraukan.