TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Imam merelakan Fahri Hamzah yang berhasrat pindah ke Partai Demokrat.

Sohibul pun tidak mempersoalkan langkah Fahri yang ingin bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ya silakan saja, enggak masalah, Insya Allah," kata Sohibul Iman, Minggu (24/4/2016).

Ia berharap, langkah Fahri Hamzah juga diikuti dengan konsistensi terhadap aturan partai. Sebab, Partai Demokrat memiliki cara berpolitik yang serupa dengan PKS.

"Kita berharap, dari semua komunikasi yang dia lakukan, kita harap beliau mengetahui bagaimana sebetulnya di partai-partai lain," ucapnya.

Sohibul memberikan contoh soal amandemen UU tentang KPK, partai Demokrat awalnya memberikan dukungan. Tetapi, ketika Ketua Umum Partai Demokrat memberikan perintah untuk menolak, maka seluruh kader tunduk.

"Karena itu, di partai manapun, termasuk di PKS, keputusan partai ya harus seperti itu (dituruti kader). Nah, mudah-mudahan pencerahan seperti in bisa beliau (Fahri) dapatkan ketika beliau berkunjung ke partai lain. Karena itu, kami mendorongnya," ungkapnya.

Fahri Hamzah berniat menemui SBY usai dipecat dari PKS. Ia menyebut, niat itu saat bertemu dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid seirama dengan Sohibul. Ia menilai, hal itu merupakan hak Fahri Hamzah selaku warga negara Indonesia.

"Enggak apa-apa, Beliau berhak bertemu dengan siapa saja dan kami doakan semoga beliau bisa diterima Pak SBY sebaik-baiknya," ungkap Hidayat di Kompleks Parlemen.

Hidayat mengemukakan, Fraksi Partai Demokrat sempat menularkan cara berpolitik ketika membahas UU KPK. Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat setuju merevisi UU KPK.

Namun, akhirnya mereka menolak merevisi UU KPK karena perintah dari SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat.

"Satu hal yang sangat unik adalah dulu awalnya kan tentang revisi Undang-undang KPK. Semula kawan-kawan di Komisi III dari Demokrat kan mendukung, tapi kemudian Pak Ruhut menyampaikan karena perintah dari Ketua Umum Bapak SBY untuk menolak itu, maka kami semuanya menolak," cerita Hidayat.

"Jadi Pak SBY Berikan contoh bahwa omongan dan permintaan seorang pemimpin ditaati oleh seluruh anggotanya," tambah dia seraya mengatakan, hal itu akan menjadi batu sandungan Fahri ketika bertemu SBY.

"Itu yang mungkin akan didapat Pak Fahri kalau ketemu SBY, bahwa perintah dari pimpinan dan kebijakan dari pimpinan itu layak untuk ditaati. Saya kira itu satu hal yang berlaku di semua partai-partai dan PKS sedang melakukan hal yang semacam itu," imbuhnya. (tribunnews/ryo/kps)