TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo siang ini, Kamis (28/4/2016) mengumpulkan para menterinya untuk membahas mengenai pelayanan publik dalam forum rapat terbatas.

Presiden mengungkapkan masih banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan publik yang bermasalah.

"Yang berkaitan dengan sertifikasi tanah, bayarnya mahal, lama. Seperti KTP, lalu berkaitan dengan SIM, STNK, BPKB, sama cepet tapi perlu diperbaiki disitu. Yang berkaitan dengan akta kelahiran. Itu lama, dan untuk orang-orang kecil masih bermasalah," ujar Presiden dalam ratas di Kantor Presiden, Jakarta.

Presiden menegaskan, kemudahan dan layanan yang cepat untuk publik sangat diperlukan ditengah situasi komeptisi maupun persaingan antarnegara.

"Saya kira dari atas sampai bawah, hulu sampai hilir harus kita selesaikan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di bawah," ucap Presiden.

Presiden juga menginginkan praktik-praktik yang membuat pelayanan publik bermasalah, misalnya seperti praktik pungutan liar (pungli) maupun percaloan bisa diberantas.

"Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan di bawah, rakyat mengenai pelayanan publik, yang berkaitan dengan pelayanan dioper sana-sini, berbelit-belit tidak jelas waktu dan biaya, semuanya harus hilang," kata Presiden.

Selain itu, Presiden menginginkan adanya pelayanan berbasis elektronik untuk kemudahan masyarakat serta pengintegrasian sehingga bisa diakses melalui online.

"Dengan sistem yang terintegrasi tidak diperlukan lagi banyak kartu," ujar Presiden.