TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Banten, Rano Karno menyatakan akan semakin serius dalam memberantas korupsi di Provinsi Banten.

Untuk itu Rano Karno telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Organisasi Kemasyarakatan guna merumuskan berbagai program pemerintah agar terhindar dari praktek penyimpangan.

Rano Karno, ICW dan KPK serta Ormas PP Muhammadiyah pada Rabu (4/5) telah melakukan pertemuan untuk merumuskan berbagai program dalam menangkal upaya korupsi di Provinsi Banten.

Rano mengatakan, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk terus memperkuat kerjasama antara Pemprov Banten dan KPK dalam meberantas korupsi.

"Kunjungan ini untuk menguatkan kembali, tata kelola, dan sumberdaya manusia,” kata Rano dalam rilis yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (5/5/2016).

Rano mengatakan, aksi pemberantasan korupsi tidaklah mudah, perlu adanya dukungan dari semua pihak.

"Dalam menata ini harus bersama-sama, pembenahan untuk pemerintahan yang lebih baik selanjutnya,” ujarnya.

Rano menegaskan untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi pihaknya telah menandatangani Keputusan Gebernur Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Nomor 703.05/Kep/232-Huk/2016 dan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi, Tentang Pemberantasan Korupsi di Provinsi Banten.

Satuan Tugas memiliki fungsi melaksakan aksi program Pemberantasan korupsi terintegrasi yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana aksi harus dapat di selesaikan sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan.

Menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur dan KPK atas pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Rano juga memaparkan, dalam waktu dekat seluruh pejabat kabupaten dan kota serta anggota dewan se Provinsi Banten akan melakukan pelatihan bersama KPK.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mensosialisakan anti korupsi serta melakukan pengawalan dalam penggunaaan sistem baru yang transparan seperti e-bageting dan e-planning.

Sinergi dengan KPK

Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyaknas) KPK, Sujanarko mengatakan, kunjungan kali ini bertujuan untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi Banten dalam tindak korupsi agar penyusunan program yang akan dilakukan di Banten lebih efektif.

Ia menilai, permasalah di Banten pada dasarnya sama dengan wilayah lain di Indonesia seperti pada sistem tata kelola, nilai dan pengawasan yang perlu ditingkatkan.

"Hampir seluruh wilayah sama, dari sistem tata kelola, nilai, dan pengawasan yang kurang,” katanya.

Sementara itu, peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mendukung KPK dalam melakukan pengawasan terhadap tindak korupsi di Banten sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh ICW.

ICW dan semua pihak mengupayakan adanya perubahan terutama dalam sisi pelayan publik di Banten, seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah.

“Korupsi tinggi pelayanan public akan rendah, sebaliknya korupsi rendah maka pelayanan public akan meningkat,” ujarnya.

ICW juga mengatakan, sebagian besar sumber korupsi di Banten berasal dari APBD.

Maka dari itu pihaknya menghimbau agar pengelolaan APBD, sistem dan pembelanjaan daerah seperti pengadaan barang dalam penyusunan anggarannya harus melibatkan banyak pihak.

Pada kesempatan tersebut hadir pula Koordinator ICW Banten Ade Irawan, Ketua PP Muhamadiyah Dahnil Anzar.