Pengamat: Kemunduran Bagi Golkar Kalau Ketua Umumnya Rangkap Jabatan
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro sependapat dengan pernyataan politikus senior Golkar Akbar Tandjung bahwa Ketua Umum pa
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro sependapat dengan pernyataan politikus senior Golkar Akbar Tandjung bahwa Ketua Umum partai berlambang pohon beringin tidak boleh rangkap jabatan.
Menurut Siti, Golkar akan menjadi mundur bukan maju jika Ketua Umum mendatang rangkap jabatan.
"Ini kemunduran Golkar menurut saya kalau Ketua Umum mendatang rangkap jabatan. Ketua Umum Golkar jangan rangkap jabatan kalau ingin memperbaiki partai," kata Siti ketika dihubungi, Senin (9/5/2016).
Siti menuturkan, Ketua Umum Golkar hasil Munas Riau, Aburizal Bakrie sudah mencontohkan dalam memimpin partai berlambang pohon beringin itu tidak rangkap jabatan.
Dikatakannya, menjadi Ketua Umum Golkar membutuhkan waktu yang banyak, jadi akan sulit menjalankan cita-cita partai jika Ketua umumnya rangkap jabatan.
"Ketua Umum Golkar harus butuh waktu yang banyak, gimana kalau nyambi? Nanti konsentrasi jadi Ketua Umum jadi susah," tuturnya.
Masih kata Siti, dengan adanya Ketua Umum Golkar yang rangkap jabatan tentu akan menghambat regenerasi.
Tentu kader yang baru sulit untuk berkembang karena tidak diakomodir akibat rangkap jabatan.
"Kalau jabatan dirangkap-rangkap membuat regenerasi macet. Karena ada kader yang diakomodasi dan tidak diakomodasi," katanya.