TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo disebut-sebut mendukung salah satu calon ketua umu Partai Golongan Karya (Golkar) yang maju dalam Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Golkar di Bali.

Pengamat politik dari Universitas Andalas, Pangi Syarwi mempertanyakan apa alasan Jokowi yang kabarnya memberikan restu kepada Setya Novanto.

"Tidak pantas Presiden Jokowi mendukung Setya yang pernah diduga mencatut namanya untuk membeli saham PT Freeport Indonesia. Dulu Presiden Jokowi marah tapi aneh kenapa kenapa mereka sekarang tiba-tiba bisa rukun dan bahkan isunya presiden mendukung Setya," kata Pangi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Publik katanya pasti akan bertanya-tanya, mengapa Presiden Jokowi dikabarkan mendukung mantan Ketua DPR RI tersebut.

"Memang menjadi tanda tanya besar, tapi itulah politik, semua bisa terjadi. Kita tidak pernah tahu," katanya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan saat ini memang banyak partai yang mendekati Presiden Jokowi, termasuk Golkar. Namun, pemerintah juga harus berhati-hati dalam memberi dukungan kepada calon ketua umum Golkar, karena akan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

"Saya kira masih banyak calon lain yang tidak memiliki masalah hukum dan memiliki rekam jejak yang baik, tapi jika pemerintah tetap mendukung Setya ya kita tidak akan pernah tahu ada kesepakatan apa antara mereka," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Jokowi sangat marah mendengar namanya kembali dicatut.

"Itu Presiden sangat marah akibat dikatakan begitu. Jadi, itu sama sekali tidak benar," ujar Kalla seusai menghadiri HUT ke-49 Bulog di Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Menurut Wapres, Presiden Jokowi sudah berbicara kepadanya bahwa sikap pemerintah netral dalam pemilihan calon ketua umum Partai Golkar.

Bahkan, Kalla menuturkan, Presiden juga menekankan bahwa dirinya sama sekali tidak berpihak dan tidak mengunggulkan siapa pun dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

"Alasannya, pertama, Pak Jokowi itu bukan anggota Golkar. Kedua, tidak ingin mengembalikan lagi cara Orde Baru untuk pemerintah, atau pejabat pemerintah itu mendukung seseorang, apalagi dengan cara memerintahkan aparat," kata Kalla.

Bagi Wapres, pemerintah tidak ingin mengembalikan posisi seperti pada masa Orde Baru ketika para pejabat kerap menunjukkan sikap berpihak kepada calon pemimpin partai.

Dia pun menyatakan, aksi mencatut nama Presiden atau Wakil Presiden untuk mendukung salah satu calon ketua partai mencederai simbol negara.

"Mendukung seseorang justru mencederai Presiden dan Wakil Presiden, mengatasnamakan, menjual nama Presiden. Masa, saya dan Presiden mendukung seperti itu. Pasti tidak," ucap Wapres.