TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai, Golkar justru akan lebih terpuruk apabila salah memilih ketua umumnya pada Munaslub kali ini.

Menurut Siti, sejauh ini proses Munaslub sudah berjalan baik dengan berbagai upaya perbaikan sistem pemilihan.

Kedelapan calon ketua umum sudah disosialisasikan dengan baik dan diberi ruang yang sama untuk berkampanye. Publik bisa menyaksikan kampanye itu melalui siaran televisi swasta.

Namun, Siti menilai semua kesan baik itu akan hilang apabila ketua umum yang terpilih tidaklah tepat. Menurutnya, ada empat syarat ketua umum Golkar yang baik.

Pertama, lulus integritasnya; memiliki kompetensi atau track record baik terkait dengan posisinya sebagai calon ketua umum; berapasitas dan mampu mengeksekusi program; dan keempat memiliki manajerial dan kepemimpinan yang mengayomi rakyat.

"Persyaratan nomor 1, yakni lulus integritas, tidak bisa ditawar-tawar. Karena poin ini sangat menentukan khususnya menyangkut public trust atau kepercayaan publik terhadap partai," ujarnya.

"Public trust akan berpengaruh terhadap legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap Golkar," lanjut Siti Sabtu (14/5/2016).

"Intinya, dari 8 calon ketua umum yang ada, kalau yang terpilih bukan yang terbaik, maka akan membuat Golkar lebih terpuruk," tegasnya lagi.

Para kader Golkar, menurutnya, sedang berupaya menghadirkan budaya politik baru dengan penyampaian visi misi program calon ketua umum secara terbuka sehingga semua mata bisa menyaksikan.

Tradisi politik baru ini, katanya lagi,  bisa positif ketika munaslub mampu memunculkan ketua umum yang terbaik diantara kandidat yang ada.

"Artinya, kepetcayaan publik akan utuh ke Golkar kalau ketua umum yang terpilih nantinya adalah yang trusted dan tidak menimbulkan kontroversi," tandasnya.