Masih Ada Masyarakat Khawatir Petugas Sensus Ekonomi Tanyakan Pajak
"Ini perlu kami sampaikan kembali, tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Data individu perusahaan juga dijamin kerahasiaannya,"
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sensus ekonomi dilakukan untuk mengetahui berapa banyak usaha yang ada di Indonesia.
Kepada Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, usai mensensus Jusuf Kalla di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (27/5/2016), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, menjelaskan bahwa semua jenis tempat usaha akan disambangi.
"Perusahaan atau usaha yang didata ini adalah seluruh usaha yang dilakukan di tempat tetap, di tempat tidak tetap, kemudian juga di rumah tangga, di kaki lima, pedagang keliling, dan usaha online. Semua kita sisir," katanya.
Hasil sensus yang masih akan dilakukan sampai lima hari ke depan itu, akan dibandingkan dengan hasil sensus 2006 lalu.
Kata dia sepuluh tahun lalu, didata ada 22,6 juta pengusaha di Indonesia.
"Kita belum tahu sekarang, tapi melihat struktur ekonomi pasti akan berubah, karena sekarang era IT (Informasi Teknologi)," katanya.
Pekerjaan tersebut tidaklah mudah.
Terlebih karena masih ada masyarakat yang sulit diakses, terutama di perumahan-perumahan mewah.
"Ada beberapa di rumah tangga yang masih tutupan gitu. Belum ada penghuninya yang ditemui, tapi tetap kami akan uber teruslah istilahnya," ujar Suryamin.
Selain itu ada warga yang khawatir petugas akan menanyakan soal pajak mereka.
Padahal sensus yang digelar sama sekali tidak menyinggung hal tersebut.
"Ini perlu kami sampaikan kembali, tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Data individu perusahaan juga dijamin kerahasiaannya," ujar Suryamin.