Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Rapat Dengan DPD, Menteri Tjahjo Paparkan Persoalan Batas Wilayah dan Pilkada Serentak

Dalam pemaparannya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan isu krusial mengenai perbatasan antar daerah.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Rapat Dengan DPD, Menteri Tjahjo Paparkan Persoalan Batas Wilayah dan Pilkada Serentak
Tribunnews.com/ Ferdinand Waskita
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggelar rapat dengan Komite I DPD RI, Rabu (8/6/2016) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri rapat dengan Komite I DPD.

Rapat dipimpin Ketua Komite I DPD Ahmad Muqowam di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Dalam pemaparannya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan isu krusial mengenai perbatasan antar daerah.

Ia berharap masalah perbatasan dapat selesai pada tahun 2016.

Ia mencontohkan perbatasan provinsi Riau dan Sumatera Utara yang belum selesai hampir 10 tahun.

Ada pula perbatasan wilayah Bukit Tinggi dan Agam.

Berita Rekomendasi

"Harus kita lihat dengan jernih, ada 944 segmen batas daerah," kata Tjahjo.

Ia mengakui batas wilayah tidak dapat diselesaikan dengan cepat.

Hal itu berbeda bila terdapat arsip lama yang memudahkan penyelesaian batas wilayah.

Contohnya, DKI Jakarta dengan Tangerang terkait Bandara Soekarno-Hatta.

Dimana terdapat arsip lama mengenai batas sungai Cisadane.

Menteri Tjahjo juga menuturkan mengenai peraturan daerah (Perda) yang bermasalah.

Ia berharap persoalan tersebut akan selesai pada Juni 2016 dengan keluarnya kebijakan Presiden Joko Widodo.

Sedangkan mengenai penyelenggaraan Pilkada serentak 2017, Tjahjo mengatakan anggaran KPU tercukupi.

Sedangkan untuk anggaran keamanan Pilkada belum bisa terprediksi.
Meskipun 60 persen dana sudah tercukupi ditambah APBN.

Hal itu terkait dengan faktor kerawanan daerah.

"Pergerakan TNI untuk membackup kepolisian juga dipersiapkan," katanya.

Hal lain yang disampaikan Tjahjo mengenai hasil pilkada serentak 2015.

Ia mengatakan masih tersisa Provinsi Sulawesi Tengah yang belum melaksanakan pelantikan Gubernur.

Sebab, masa tugas gubernur sebelumnya baru berakhir 16 Juni 2016.

Adapula 16 kabupaten/kota yang akan berakhir pada Juni 2016.

"Ada beberapa kepala daerah yang mempersiapkan cawagub yakni Riau dan Kepulauan Riau. Sumut tak perlu. Beberapa kabupaten/kota, pasangan menang tapi saat pelantikan wakilnya meninggal."

"Ada yang mendadak OTT (Operasi Tangkap Tangan) Narkoba dan Korupsi. Ada yang dilantik belum satu bulan dipindahtugaskan ke Rutan Salemba," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas